Utang Negara yang Tidak Produktif Bakal Menghisap Darah Rakyat

JAKARTA - Masalah fundamental Indonesia saat ini adalah tumpukan utang yang mengikis hampir sepertiga belanja fiskal setiap tahun. Akibatnya, alokasi belanja negara yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan yang lebih luas, malah habis disedot untuk membayar utang.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Rabu (18/10), mengatakan tumpukan utang RI karena penarikan utang tidak dilakukan dengan bijak. Pinjaman yang ditarik bukan untuk kegiatan produktif, tetapi lebih banyak untuk membiayai yang sifatnya konsumtif. Kondisi tersebut makin diperparah dengan kewajiban membayar tumpukan utang lama, yaitu obligasi rekap BLBI yang terus menghantui keuangan negara.

Sebagian masyarakat, kata Badiul, mengira berutang itu hal yang biasa. Padahal secara mendasar, utang itu bisa dibedakan menjadi utang produktif dan tidak produktif. Utang yang tidak produktif itu digunakan untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya konsumtif, seperti makan dan terus menambah utang untuk makan.

Sangat berbeda dengan utang yang produktif, yang diperuntukkan bagi kegiatan produksi dan kebutuhan makan berasal dari kelebihan yang diproduksi. "Masalah RI, kita berutang untuk makan dan menambah utang untuk makan, serta membayar cicilan utang lama. Pada akhirnya, kita bisa mati dalam utang," kata Badiul.

Masalah kedua, jelas Badiul, adalah cara menghitung rasio utang. Rasio utang tidak bisa dihitung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab, PDB kalau hasil dari konsumsi, negara tidak mempunyai tabungan yang cukup untuk membayar cicilan utang. "Jadi utang hanya habis untuk konsumsi," ujar Badiul.

Rasio utang seharusnya dihitung dengan surplus perdagangan transaksi berjalan. "Kalau kita sekarang punya utang 450 miliar dollar AS, dengan beban bunga 7 persen saja (rata-rata cost of money) maka sudah 35 miliar dollar AS. Kalau surplus perdagangan kita hanya dua miliar dollar AS kan masih negatif 33 miliar dollar AS," katanya.

Dari gambaran tersebut menunjukkan kemampuan anggaran untuk mencicil bunga saja tidak mampu, apalagi mencicil pokok bunga, uangnya tidak ada.

"Berarti defisit kita bukan 33 miliar dollar AS, tapi 33 plus pokoknya 45 (10 persen dari jumlah utang), berarti kita defisit 78 miliar dollar AS," katanya.

Oleh karena itu, jangan kaget kalau utang RI setiap 10 tahun meningkat 50 persen. Berarti 10 tahun lagi, utang sudah sekitar 700 miliar dollar AS.

Tidak Bisa Dikejar

Lebih lanjut dikatakan, pertumbuhan utang dan beban bunga tidak bisa dikejar dengan pertumbuhan nasional apalagi dengan kondisi trade deficit yang terus meningkat karena tidak punya daya saing.

"Kenapa kita kehilangan daya saing? Dari pemerintah ke pemerintah, kebijakan hanya membuat sektor pertanian dan industri nasional kopong. Itulah kenapa oligarki dan kroni mematikan satu bangsa, tetapi pemimpin malah terbuai," katanya.

Kondisi tersebut kalau terus dibiarkan ibarat jalan ke jurang, tapi tidak ada yang mau belok karena jalan menuju jurang itu nikmat, tanpa kerja keras, tapi dapat kekuasaan dan kekayaan. Jalan pintas itu diakui memang nikmat, tapi menuju jurang.

Kalau selama ini hampir semua pihak menggaungkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dibantu, pada kenyataannya industri dan sektor riil kopong, UMKM terabaikan tanpa tersentuh software dan inovasi teknologi. Begitu pula jalur marketing distribution, dan akses permodalan yang terbatas, sehingga tidak mungkin UMKM maju.

"Semua dana sebenarnya milik negara, tapi tidak dimanfaatkan untuk membantu pelaku UMKM. Sebab, mereka lebih enak bekerja sama dengan para kroni," kata Badiul.