Tiongkok Larang Pejabat dan Pegawai Pemerintah Gunakan iPhone

JAKARTA - Tiongkok dilaporkan melarang pejabat pemerintah dan pegawai di perusahaan milik negara menggunakan iPhone.

The Wall Street Journal pada Kamis (7/9) melaporkan, Beijing telah mengeluarkan larangan kepada pejabat pemerintah pusat menggunakan perangkat Apple.

Pada Jumat, Bloomberg melaporkan, larangan tersebut juga mencakup lembaga-lembaga yang didukung pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara dan akan diperluas ke berbagai organisasi yang dikendalikan pemerintah.

Menurut Al Jazeera, langkah Tiongkok yang belum diumumkan melalui saluran resmi itu adalah serangan terbaru dalam perang dagang dan teknologi yang sedang berlangsung antara Washington dan Beijing.

Meskipun merupakan berita buruk bagi Apple dan mungkin pertanda buruk bagi perusahaan-perusahaan teknologi Barat pada umumnya, larangan tersebut tidak terlalu mengejutkan bagi para pengamat di Tiongkok.

AS dan Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan ekonomi satu sama lain, karena kedua belah pihak semakin memprioritaskan kekhawatiran terhadap keamanan nasional dibandingkan investasi dan perdagangan.

Beijing telah meningkatkan upaya mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing dan mendukung perusahaan-perusahaan dalam negeri, termasuk Huawei yang berbasis di Shenzhen. Ponsel pintar baru Huawei, Mate 60 Pro, seharga 1.200 dolar AS digambarkan oleh para analis teknologi sebagai hal yang kan membuat iPhone kehabisan uang.

Bank of America mencatat waktu yang "menarik" dari pelarangan iPhone mengingat Mate 60 Pro baru saja diluncurkan.

"Membatasi penggunaan iPhone untuk keperluan pribadi, yang dapat mengakses jaringan lokal dan mengumpulkan data lingkungan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber," Chim Lee, analis Tiongkok di Economist Intelligence Unit, mengatakan kepada Al Jazeera.

Sejak 2016, Tiongkok telah berusaha menutup celah keamanan siber dengan undang-undang dan peraturan baru. Namun keterbatasan teknologi telah menghambat upaya mereka hingga saat ini, kata Lee.

"Perkembangan teknologi terkini mungkin memberikan kepercayaan diri kepada pemerintah untuk melanjutkan langkah-langkah [keamanan siber] ini," katanya.

Tiongkok dan AS memandang perusahaan teknologi masing-masing sebagai potensi risiko keamanan yang dapat memberikan akses pintu belakang ke data sensitif dan infrastruktur pemerintah.

Pada Mei lalu, Montana menjadi negara bagian AS pertama yang melarang TikTok milik Tiongkok karena masalah privasi data. Sejumlah negara bagian lainnya sedang mempertimbangkan langkah serupa.

Badan-badan federal AS dan banyak pemerintah negara bagian telah melarang aplikasi tersebut pada ponsel yang dikeluarkan pemerintah.