G20 Sepakat Tingkatkan Kapasitas Energi Terbarukan Tiga Kali Lipat

Di sisi lain, kata Bhima, wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kemudahan pembiayaan PLTU batu bara dalam mendukung hilirisasi industri cukup aneh. "Taksonomi hijau idealnya ketika direvisi yang masuk label hijau hanya pembiayaan PLTU yang disuntik mati, bukan mendorong PLTU baru lagi meski atas nama hilirisasi," kata Bhima.

Sementara itu, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan untuk Indonesia mencapai target ini tidak mudah. Hal yang diperlukan adalah ketersediaan pendanaan yang murah (low cost financing) sehingga pembangunan energi terbarukan menghasilkan harga listrik yang terjangkau.

Di dalam negeri yang perlu disiapkan adalah proyek energi terbarukan yang bankable, proses pengadaan pembangkit energi terbarukan yang transparan dari PLN, reguler dan dengan skala besar.

"Terakhir yang perlu disiapkan ialah dukungan pendanaan dari lembaga keuangan domestik," kata Fabby.

Kepung Jakarta

Analis Senior IESR, Raditya Yudha Wiranegara, menyatakan PLTU yang tersebar di sekitar Jakarta menjadi kontributor tingginya polusi di Jakarta. Setidaknya ada delapan PLTU yang mengepung Jakarta, seperti di sebelah timur Jakarta (PLTU Suralaya, PLTU Lontar, PLTU Banten) dan di barat (PLTU Cirebon 1 dan 2, PLTU Batang, PLTU Tanjung Jati).

Berdasarkan studi CREA dan IESR, terdapat beberapa PLTU yang dinilai memiliki dampak paling besar terhadap kesehatan, diukur dari jumlah kematian yang disebabkan serta biaya kesehatan.

"Terdapat lima PLTU teratas yang terindikasi memiliki dampak paling signifikan terhadap kesehatan, di antaranya PLTU Batang, PLTU Lontar, PLTU Cirebon 1 dan 2, PLTU Cilacap. Kita mengetahui kelima PLTU ini terhubung dengan jaringan kelistrikan Jawa-Bali yang saat ini statusnya oversupply," kata Raditya.

Lebih lanjut dikatakan jika kelak lima PLTU itu dipertimbangkan untuk dipensiunkan, seharusnya akan mengurangi polusi udara di Jakarta. Namun terdapat kekhawatiran dari PLN mengenai pensiun dini itu, apakah akan menyebabkan ketidakstabilan pada jaringan karena kebanyakan PLTU di list ini berada di sebelah barat di mana beban paling banyak di Jawa bagian barat.

"Sebab itu, perlu dipertimbangkan apabila memang dipensiunkan maka perlu diikuti kesigapan pemerintah dan PLN untuk melakukan akselerasi energi terbarukan, termasuk pembangunan PLTS," tegas Raditya.

Namun sayang, bukannya pembangunan EBT yang digalakkan, tapi tidak jauh dari lokasi PLTU batu bara yang disuntik mati, malah dibangun PLTU batu bara yang kapasitasnya lebih besar.

Sementara itu, pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP itu sempat berjanji untuk menyediakan dana yang dihimpun 20 miliar dollar AS atau setara dengan 306,5 triliun rupiah dari publik dan swasta selama 3-5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.

Skema pendanaan JETP itu terdiri atas 10 miliar dollar AS yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan 10 miliar dollar AS dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.