Dinkes P2KB Gorontalo Memperluas Layanan HIV/AIDS dan PIMS

Gorontalo - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo memperluas layanan HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS).

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo Anang S Otoluwa didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Erni Nuraini Mansur serta Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Terpadu, Andi Zulkarnain Rauf di Gorontalo, Kamis, mengatakan hal itu pada pertemuan Public Private Community Partnership (PPCP) Dukungan Global Fund Komponen AIDS Sub Recipient (SR), di Kota Gorontalo.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) swasta dan komunitas.

Hal itu guna meningkatkan akses layanan pencegahan, deteksi, pengobatan, serta pendampingan bagi masyarakat terdampak HIV/AIDS dan PIMS.

Sebanyak 58 peserta mengikuti pertemuan ini, terdiri atas pengelola program HIV/AIDS dan PIMS, serta perwakilan rumah sakit dan klinik swasta dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat jejaring layanan kesehatan, sehingga penemuan kasus, pelaporan dan pendampingan pengobatan dapat berjalan lebih optimal.

Anang mengatakan keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS, memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta dan komunitas.

Saat ini memang pemerintah tidak bisa lagi bekerja sendiri, karena masyarakat atau komunitas ini punya kelompok atau jaringannya sendiri, terutama dengan pihak swasta.

Pelayanan kesehatan, baik swasta ataupun pemerintah sudah hampir sama posisinya, karena swasta juga sudah bisa melayani BPJS.

"Oleh sebab itu, jangan sampai ada kelompok masyarakat yang terlewatkan dalam program HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual,” kata Anang.

Menurutnya, keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta menjadi faktor penting untuk memperluas jangkauan layanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pemeriksaan, pengobatan dan pendampingan secara lebih mudah tanpa terkendala lokasi maupun jenis fasilitas kesehatan.

“Keterlibatan swasta menjadi sangat penting agar semua masyarakat bisa mengakses layanan, khususnya untuk program HIV-AIDS dan PIMS ini,” kata Anang.

Selain memperkuat jejaring layanan, pihaknya pun mendorong seluruh fasilitas kesehatan swasta untuk aktif melaporkan penemuan kasus, termasuk melakukan pendampingan pengobatan secara berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya pengendalian di daerah.

Ada tiga indikator penting yang harus sama-sama digerakkan kepada pihak swasta, yang pertama adalah sosialisasi, tujuannya untuk mencegah penularan baru.

Kedua, meniadakan kematian karena AIDS, dengan memperbaiki dan mengamati pengobatan.

"Kemudian, yang ketiga adalah tidak ada stigma. Ini penting buat swasta untuk disampaikan. Nah kita harapkan tiap bulan ada laporan kegiatan dari pihak swasta agar betul-betul kegiatan mereka bisa termonitor dengan baik,” katanya.