Risiko Inflasi Pangan Tak Lantas Jadi Alasan untuk Impor

JAKARTA - Risiko inflasi dari beras ke depan masih relatif tinggi karena harga pupuk yang tak kunjung turun. Selain itu, kondisi tersebut diperparah dengan risiko dari fenomena El Nino.

"Ke depannya, risiko inflasi dari beras relatif cukup tinggi, mengingat masih belum kunjung turunnya harga pupuk, serta risiko dari El Nino," kata Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, di Jakarta, Jumat (1/9).

Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras eceran naik 1,43 persen secara bulanan (mtm) pada Agustus 2023, sedangkan secara tahunan naik 13,76 persen (yoy).

Beras menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar pada Agustus 2023, yakni sebesar 0,05 persen. Tingkat inflasi tahunan Indonesia pada Agustus lalu tercatat 3,27 persen (yoy). Inflasi beras pada Agustus lalu terjadi peningkatan setelah sempat melandai pada Mei, Juni, dan Juli.

Josua mengatakan kenaikan beras tidak hanya terjadi pada 2023 saja, melainkan juga cenderung meningkat sejak Agustus 2022. Salah satu penyebab kenaikan harga beras yakni meningkatnya harga pupuk global sehingga biaya produksi dari sektor pertanian meningkat.

Harga pupuk global sudah mengalami peningkatan sejak perang Russia-Ukraina pada awal 2022, namun dampaknya baru dirasakan ketika musim panen pada Agustus 2022.

Seiring perang yang masih berlanjut, harga pupuk tidak kunjung turun yang kemudian berujung pada biaya produksi yang relatif masih tinggi. Untuk merespons hal tersebut, Josua menilai pemerintah perlu melakukan intervensi subsidi pupuk dalam rangka meminimalkan biaya input dari pertanian.

"Untuk intervensi dari sisi konsumen, pemerintah perlu secara rutin melakukan operasi pasar serta mendorong daerah untuk menyediakan storage di daerah-daerah strategis untuk memastikan distribusi tetap aman," kata Josua.

Pola Lama

Sementara itu, pemerintah terus-menerus menggunakan pola lama untuk menjaga stabilisasi harga. Impor pangan, terutama beras, selalu menjadi opsi utama meskipun Indonesia disebut sebagai negara agraris.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah kuota impor beras dari yang sebelumnya dua juta ton menjadi tiga juta ton pada 2023. Hal itu sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi dampak dari El Nino.

Zulhas menyampaikan rencana penambahan satu juta ton beras itu nantinya berasal dari India. Dia mengatakan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah India, sehingga Indonesia bisa membeli jika sewaktu-waktu diperlukan.

Rencana importasi dipandang sejumlah pihak sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah mewujudkan kemandirian pangan. Padahal, upaya peningkatan produktivitas pangan, termasuk beras telah digaungkan sejak lama. Namun, tetap saja suplai ke pasar selalu diklaim tak mencukupi.

Selain itu, upaya diversifikasi pangan, seperti sorgum dan sagu, juga digadang-gadang menjadi solusi untuk mengurangi importasi beras. Sayangnya, sampai sekarang beras atau nasi masih menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat.