Gunakan Skor Kredit untuk Maksimalkan Serapan Dana KUR

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berinisiatif mengganti mekanisme agunan menjadi skor kredit untuk memaksimalkan penyerapan alokasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 senilai total 460 triliun rupiah.

"Mestinya harus gunakan sistem kredit skoring. Mestinya begitu, karena sudah 165 negara untuk UMKM menggunakan sistem credit scoring," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII 2023, di Tangerang, diikuti secara daring, di Jakarta, Kamis (31/8).

Seperti dikutip dari Antara, Presiden Jokowi mengatakan dana KUR yang disediakan pemerintah saat ini memiliki kuota maksimal di angka 500 juta rupiah per pemohon dengan besaran bunga pinjaman 6 persen.

Namun tantangan yang dihadapi saat ini, kata Presiden Jokowi, kuota KUR yang dijatah senilai total 460 triliun rupiah harus segera diserap sampai habis untuk pengembangan UMKM di Tanah Air.

"Problemnya ini harus disosialisasikan agar kuota 460 triliun rupiah ini harus habis. Jangan ada yang tersisa, karena bunganya juga hanya 6 persen, tapi betul-betul hanya untuk usaha mikro dan UKM," katanya.

Presiden Jokowi mendorong kepada otoritas terkait seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) agar menghapus mekanisme agunan dalam urusan KUR.

Menilai Karakter

Sebagai mekanisme pengganti, kata Presiden Jokowi, dapat diterapkan kebijakan baru berupa skor kredit untuk menilai karakter pemohon sebelum besaran nominal pinjaman KUR diberikan.

"Melihat skornya, karakternya baik enggak, beri 500 juta rupiah, 300 juta rupiah, beri 100 juta rupiah, mestinya seperti itu," katanya.

Dikatakan Jokowi, para pengusaha muda yang baru merintis ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, bahkan agunan.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mempersilakan petani mengakses KUR yang tersedia 100 triliun rupiah pada tahun 2023 mengantisipasi kerugian akibat gagal panen atau fuso ketika El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang menimpa lahan sawahnya.

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sekaligus Ketua Umum Perhimpi, Fadjry Djufry, mengatakan melalui KUR serta asuransi pertanian yang disediakan Kementan dengan premi sekitar 40 ribu rupiah dapat memberi jaminan sekitar enam juta rupiah kepada petani.

"Jadi kalau terjadi fuso, petani dapat mengakses KUR. Tiga sampai empat tahun ini kita telah menyalurkan KUR meningkat setiap tahun," katanya.

Fadjry menyampaikan Kementan tidak hanya mengantisipasi kerugian petani melalui KUR, namun juga dengan menyiapkan varietas-varietas padi yang tahan kekeringan, pupuk, dan antisipasi hama.