Bias Kota dalam Solusi Mobil Listrik Atasi Polusi Udara Jakarta

Rantai pasok mobil listrik berawal dari proses penambangan bahan mineral kritis, khususnya nikel, grafit, dan tembaga-komponen utama baterai mobil listrik. Dalam proses ini, Indonesia merupakan negara kunci karena menguasai 48% produksi nikel dunia.

Kendati demikian, masyarakat yang hidup di sekitar tambang nikel justru menanggung dampak negatif secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Laporan Kompas dan katadata.co.id menyatakan ada peningkatan persentase kemiskinan di daerah kaya nikel seperti Sulawesi Tengah (0,11%), Sulawesi Tenggara (0.16%), dan Maluku Utara (0,09%).

Sementara itu, hasil riset La Husen Zuada dari Universitas Tadulako menemukan hanya elit, termasuk elit lokal, yang meraup keuntungan dari geliat penambangan nikel.

Data tersebut bertolak belakang dengan klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang menyatakan industri nikel dapat mengurangi angka kemiskinan dan menaikkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kondisi ini diperparah dengan kerusakan lingkungan dan ancaman penghidupan masyarakat di sekitar tambang. Di Halmahera Tengah, misalnya, masyarakat desa yang kesulitan bertani atau berkebun tidak bisa begitu saja beralih ke sektor ekonomi terkait pertambangan karena keterbatasan modal dan keterampilan.

Lebih jauh, laporan organisasi lingkungan Yayasan Auriga juga menunjukkan upaya pertambangan nikel sejak 2012 sudah menyebabkan deforestrasi sebesar 25 ribu hektare di berbagai wilayah Indonesia. Smelter di kawasan industri nikel pun beroperasi dengan menggunakan PLTU sehingga memperparah pencemaran.

Berbagai masalah di atas menunjukkan adanya fenomena tiga ketimpangan atau triple inequalities (adaptasi, kerentanan dan tanggung jawab) dalam kebijakan mobil listrik. Triple inequalities terjadi ketika suatu masyarakat di sekitar tambang harus menanggung efek negatif paling besar dari perubahan iklim itu sendiri. Padahal, mereka memiliki kapasitas adaptasi yang rendah sehingga menjadi sangat rentan.

Pada saat yang sama, warga desa juga harus menanggung dampak masifnya produksi mobil listrik sebagai solusi emisi dan pencemaran yang sebenarnya sebagian besar dihasilkan masyarakat di wilayah perkotaan.

Menekankan keadilan sosial

Diskusi publik tentang mobil listrik harus ditempatkan tidak semata-semata soal inovasi teknologi bersih tapi juga dalam konteks keadilan baik dari sosial maupun kewilayahan.

Hal ini selaras dengan argumentasi pakar sosiologi Sulfikar Amir dalam bukunya Technological State in Indonesia: the Co-constritution of High Technology and Authoritarian Politics. Sulfikar menyatakan suatu teknologi tidak lahir dari ruang hampa. Teknologi menggaungkan dan mewakili bagaimana sebuah masyarakat ditata dan bagaimana sistem politik dikelola.

Singkat kata, mobil listrik di Indonesia menggambarkan bukan hanya ketimpangan sosial antara elit dan masyarakat di akar rumput. Mobil listrik juga menggambarkan ketimpangan spasial antara kota sebagai pusat dan desa sebagai pinggiran.

Pemerintah seharusnya membenahi kebijakan mobil listrik dengan memasukkan aspek keadilan sosial. Aspek ini terkait dengan keterhubungan suatu kebijakan dengan isu spasial, kelas sosial, dan gender..