Bias Kota dalam Solusi Mobil Listrik Atasi Polusi Udara Jakarta

Hasrul Hanif, Universitas Gadjah Mada

Belakangan ini para pejabat sedang gemar menekankan penggunaan mobil listrik sebagai salah satu solusi mengurangi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Mereka mengimbau aparat, mulai dari pejabat kementerian maupun pemerintah daerah, pegawai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, hingga kepala sekolah, untuk memakai kendaraan setrum.

Dalam perbincangan publik, penggunaan mobil listrik pun masih dianggap salah satu solusi efektif selain penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan kebijakan bekerja dari rumah (work from home). Mobil listrik yang diklaim minim emisi dianggap dapat menguntungkan perkotaan karena mobilitas warga Jabodetabek menjadi lebih 'bersih'.

Terlepas pro-kontra sebagai solusi, persepsi pemerintah dan publik tentang mobil listrik turut menandakan masih kuatnya bias kota dalam kebijakan. Bias ini terbentuk karena para pembuat kebijakan acap berada di kota dan proses pembuatan kebijakan yang belum berpihak pada wilayah pedesaan. Bias juga mungkin terjadi karena mayoritas percakapan publik menyoroti kawasan perkotaan.

Bias kota merupakan masalah serius. Jika tidak segera diredam, gembar-gembor kebijakan oleh pemerintah-termasuk mobil listrik-hanya menjadi solusi bagi orang kota tapi petaka bagi warga desa.

Bagaimana bias kota terjadi

Ahli kajian pembangunan dari University of Sussex di Inggris, Michael Lipton, mengidentifikasi bias kota sebagai salah satu masalah utama ketidakmerataan pembangunan di kelompok Selatan atau Global South.

Bias kota dibangun di atas dua argumen,: (1) proses pembangunan di Global South cenderung tidak berpihak pada wilayah pedesaan (2) kecenderungan ini terlembaga dalam struktur politik yang ada yang didominasi oleh kelompok-kelompok perkotaan.

Bias kota mengakibatkan komunitas di pedesaan menanggung dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari sebuah kebijakan yang menopang kepentingan dan menguntungkan kelompok perkotaan serta lebih berkuasa.

Dengan kata lain, kota-desa bukan semata-mata kategori fisik kewilayahan tapi juga kapasitas politik. "Kota" dimaknai ulang sebagai pusat (center) dan desa sebagai pinggiran (periphery).

Kita dapat mengenali bias kota dari fokus pembicaraan yang lebih melihat mobil listrik sebagai produk akhir seperti efisiensi mobil listrik, biaya perolehan, dan lain-lain. Percakapan ini juga diramaikan oleh masyarakat perkotaan sebagai pengguna produk akhir.

Padahal, sebagai sebuah produk, mobil listrik memiliki rantai pasok panjang yang melibatkan berbagai masyarakat lokal di pedesaan. Walhasil, kebijakan apapun terkait mobil listrik akan berdampak baik langsung maupun tak langsung kepada masyarakat setempat.

Dampak berlipat bagi warga desa