Hasil Riset Temukan Bagaimana Elite Raup Cuan dari Sengkarut Tata Kelola Nikel Sulteng

La Husen Zuada, Universitas Tadulako

Di tengah ambisi pemerintah untuk menjadi sentra baterai kendaraan listrik, Sulawesi Tengah menikmati banyak 'berkah'. Daerah kaya deposit nikel ini menjadi provinsi penerima investasi asing terbesar di Indonesia pada 2022. Pertumbuhan ekonominya moncer di angka melebihi 11% rata-rata selama satu dekade.

Namun torehan di atas tak betul-betul mendorong kesejahteraan masyarakat. Pada 2021, angka kemiskinan Sulawesi Tengah masih tinggi: 12,18% populasi atau termasuk 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Ini juga tercermin dari rasio gini (menunjukkan ketimpangan) dan pendapatan daerah yang rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Korupsi ditengarai menjadi salah satu biang keroknya. Investigasi majalah TEMPO, misalnya, menceritakan bagaimana elit politik dan pengusaha pertambangan memperoleh izin usaha melalui praktik suap, dugaan pemalsuan dokumen, dan kemampuan berjejaring dengan penyelenggara negara.

Hasil penelitian terbaru kami, yang terbit di Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat dugaan korupsi. Ada selisih perhitungan produksi nikel selama 2011-2021 dan selisih ekspor nikel dari Indonesia ke Cina sejak 2014-2021 yang tak tercatat di kas negara. Angkanya diperkirakan sekitar US$10 miliar atau sekitar Rp153 triliun.

Sementara itu, ekspor bijih nikel ke Cina terus berlangsung meski pemerintah telah melakukan pembatasan.

Melalui artikel ini kami mendata bagaimana para elit mengantungi uang dari sengkarut tata kelola penambangan nikel di Sulawesi Tengah.

Mendulang untung dari jejaring

Kami melakukan wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka terhadap dokumen pemerintah dan KPK. Kami mewawancarai 13 responden dari berbagai latar belakang-termasuk politikus, pebisnis, wartawan lokal, pemimpin lembaga swadaya masyarakat, ketua pemuda dan pelajar, pihak pemerintah, dan kepala desa. Observasi berfokus di tiga kabupaten-Morowali, Morowali Utara, dan Banggai-yang banyak memiliki cadangan nikel dan aktivitas pertambangan.

Berdasarkan pemetaan menggunakan social network analysis (SNA), kami menemukan adanya relasi ekonomi - politik dalam bisnis penambangan nikel. Jaringan ini melibatkan banyak pihak: mulai dari pejabat pemerintah daerah dan pusat, pengusaha, pengurus partai politik, aparat penegak hukum, aktivis, pengacara, pelaku industri pengolahan (smelter), hingga elit desa.

Para aktor tersebut berjejaring satu sama lain. Ada lima jenisnya: jaringan bisnis, jaringan keluarga, jaringan partai, jaringan pemerintah, dan jaringan organisasi massa (sosial dan agama).

Pada dasarnya, dalam sebuah jaringan, setiap aktor memiliki hubungan dengan aktor lainnya, kemudian membentuk berbagai subjaringan yang lebih kompleks. Keterlibatan para aktor umumnya terkait erat dengan kewenangan, posisi yang mereka miliki dalam aktivitas pertambangan nikel, dan ketokohan di masyarakat. Interaksi sosial antaraktor ini menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan korupsi.

Modus operandi

Berdasarkan temuan penelitian kami, jaringan-jaringan di atas menciptakan enam modus korupsi dalam aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tengah.

Pertama, jual beli dan sewa lahan yang mengandung nikel. Praktik ini berawal dari penetapan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah, kemudian memicu penggelembungan harga tanah oleh para spekulan. Penyewaan lahan juga merupakan modus yang digunakan untuk dapat mengeruk tanah yang mengandung nikel.

Praktik ini melahirkan tiga kelompok pengusaha tambang yaitu pengusaha tambang pemilik IUP tapi tidak menguasai lahan, pengusaha tambang yang memiliki lahan tapi tidak memiliki IUP, dan pengusaha tambang tanpa IUP tapi dapat menambang dengan menyewa lahan.