Hasil Riset Temukan Bagaimana Elite Raup Cuan dari Sengkarut Tata Kelola Nikel Sulteng

Kelima, shadow benefical ownership atau menyembunyikan kepemilikan IUP oleh para elit politik guna menghindari sorotan publik atas atas kepemilikan mereka dalam perusahaan tambang. Caranya, mereka memasukkan nama orang lain-seperti keluarga, rekan satu organisasi, atau rekan bisnis-sebagai pemilik perusahaan.

Hasil penelusuran dokumen dan observasi lapangan mengungkap bahwa sebagian pemilik perusahaan yang tercantum dalam data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berbeda dengan pemilik sebenarnya di lapangan. Dari 91 IUP di Sulawesi Tengah, sekitar 35 IUP atau 43% tidak mencantumkan nama pemilik saham. Kami juga menemukan 2 IUP yang kepemilikannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Informasi kepemilikan yang tak transparan memungkinkan terjadinya kejahatan penghindaran pajak, pencucian uang, dan potensi penyalahgunaan pendanaan terorisme.

Keenam, penambangan ilegal. Ada dua pemahaman terkait hal ini. Pertama, mereka yang tidak memiliki dokumen legal, tapi dapat melakukan aktivitas penambangan. Kedua, penambang yang legal tapi menambang di luar wilayah izin mereka seperti wilayah milik perusahaan lain, wilayah yang masih dalam proses sengketa, dan wilayah koridor atau antara. Istilah terakhir kerap disebut sebagai "pelakor" (penambang lahan koridor).

Rekomendasi

Indonesia memerlukan langkah-langkah yang lebih konkret melalui perbaikan tata kelola pertambangan nikel dan penegakan hukum.

Pertama, perlunya penyelidikan lebih mendalam atas temuan potensi kerugian negara, dan melakukan penegakan hukum secara tegas.

Kedua, penambahan personel pengawas dan perlunya membangun sistem mekanisme pengawasan yang transparan, terintegrasi dan responsif.

Ketiga, mendorong transparansi pemegang IUP dan pabrik pengolahan (smelter) baik menyangkut aktivitas penjualan dan proses penambangan. Aktivitas penambangan perlu memasang papan informasi perusahaan, guna memudahkan identifikasi pengawasan dan tindakan pencegahan korupsi dan pencurian lahan milik perusahaan lain.

Keempat, perlunya meningkatkan pengawasan lalu lintas kapal pemuat bijih nikel dengan membentuk satuan tugas.

Jika hal ini tak diatasi, investasi asing dan dan kekayaan nikel Indonesia hanya akan mengenyangkan segelintir orang dan tak pernah bisa menyejahterakan masyarakat.

Nadhira Afdalia, M. Kafrawi, dan Moh. Nutfa berkontribusi dalam penelitian yang menjadi dasar artikel ini. Ketiganya adalah staf pengajar di Universitas Tadulako.

La Husen Zuada, Lecturer in Government Science, Universitas Tadulako

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.