Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Ajak Bank Lain agar Penyaluran Dana Belajar Lancar

📅 Sabtu, 08 Jul 2023, 05:25 WIB | Oleh:
Ajak Bank Lain agar Penyaluran Dana Belajar Lancar Doc: ANTARA/Walda Marison
Ket. Ketua Komisi E DPRD Iman Satria di gedung DPRD DKI Jakarta.

JAKARTA - Mengingat Bank DKI sering menunda dalam menyalurkan biaya bantuan sekolah, maka Pemprov Jakarta diminta mencari mitra bank lain agar penyalurannya lebih lancar. "DKI perlu mempertimbangkan untuk menggandeng bank lain karena Bank DKI sering gagal menyalurkan anggaran Kartu Jakarta Pintar atau KJP secara tepat waktu," ujar Ketua Komisi E DPRD, Iman Satria, Jumat (7/7).

"Kalau memang bank DKI tidak bisa menangani, jangan dipaksakan. Cari bank lain sebagai penyalur. Tidak usah malu-malu," katanya. Menurut Iman, fenomena mengendapnya dana KJP merupakan masalah serius karena banyak masyarakat pemegang KJPtidak bisa menerima haknya karena Bank DKI tidak kunjung mengirimkan uang ke rekening mereka.

Bank DKI pun sebelumnya sudah bertemu dengan Komisi B DPRD. Kepada mereka, Bank DKI mengaku ada permasalahan pengiriman daftar pemegang KJP dari pemerintah ke bank. Karena daftar tersebut terlambat dikirim ke Bank DKI, dana KJP pun akhirnya terlambat pula untuk dikirimkan.

Mendengar hal terlalu, Iman Satria, memastikan akan memanggil Dinas Pendidikan dan Bank DKI untuk minta klarifikasi secara langsung. Menurut dia, Bank DKI tidak patut saling menyalahkan dalam kasus tersebut. "Ini harus diklarifikasi dulu seperti apa," jelas dia.

"Bisa juga Dinas Pendidikan sudah memberikan daftar, tapi bank DKI terlambat input karena jumlahnya terlalu banyak. SDM bank DKI yang kurang," tambah dia. Iman memastikan kedua belah pihak akan dipertemukan dengan Komisi E dalam dua pekan ke depan.

Sebelumnya, BPK mengungkap adanya temuan dana sebesar 197,55 miliar dalam anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai 197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya. Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai 15,18 miliar tidak sesuai dengan ketentuan," kata anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit.

Diharapkan dengan adanya bank alternatif terjadi persaingan sehat. Bank yang tidak menyalurkan sebaiknya ditinggalkan saja karena akan mengganggu proses belajar para siswa dan mahasiswa.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Ekonomi
Antrean BBM Jadi Sorotan, G...
Olahraga
Liverpool Gagal Menang di A...
Advertisement
Kalah dari Persija, Pelatih Persib Enggan Salahkan Satu-Dua Pemain

Kalah dari Persija, Pelatih Persib Enggan Salahkan Satu-Dua Pemain

12 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.