Dosen Perlu Lebih Banyak Meneliti Politik, Tata Kelola, dan Kebijakan Perguruan Tinggi

Sebelum bisa bersepakat bergabung sebagai anggota serikat dosen, misalnya, seorang dosen perlu menyepakati secara gagasan (epistemic) tentang pentingnya serikat pekerja dalam mematahkan dominasi pemerintah dalam mengatur dosen hingga membela ketidakberdayaan dosen.

Kedua, advokasi ke luar (outward looking), yakni kepada publik, pengambil kebijakan, dan kelompok kepentingan lainnya.

Stok pengetahuan merupakan "suplai materi" sosialisasi ide sekaligus upaya menyatukan visi para pekerja pengetahuan, kependidikan, dan kelompok masyarakat lainnya yang relevan.

Politik memang tak seluruhnya soal adu gagasan opini publik. Namun, tanpa itu, para dosen akan sulit meraih dukungan masyarakat. Mereka akan sulit membentuk wacana dalam meraih dukungan publik luas untuk mendorong reformasi karier dosen dan tata kelola perguruan tinggi.

Apa yang bisa dilakukan?

Lalu, bagaimana menjadikan topik politik, kebijakan, dan tata kelola perguruan tinggi dan profesi dosen menjadi tuan rumah di kampus?

Meski berangkat dari hal-hal kecil dan masih perlu strategi yang lebih komprehensif, berikut beberapa rekomendasi kami.

Pertama, pemangku kebijakan universitas dan dosen bisa berinisiatif untuk membuat semacam kuota hibah (affirmative actions) yang khusus diperuntukkan bagi topik-topik yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola profesi dosen dan perguruan tinggi.

Bahkan, selain kuota, penting juga untuk memastikan bahwa penelitian tentang tata kelola perguruan tinggi dan profesi dosen tak berhenti di tahap riset saja. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM), misalnya, mengharuskan penerima hibah riset terkait suatu topik pada periode sebelumnya untuk kembali mengikuti seleksi hibah terkait advokasi kebijakan pada periode berikutnya.

Kedua, guna memperoleh dukungan lintas universitas, kita juga bisa memberdayakan beragam asosiasi program studi yang berbeda untuk mengangkat topik-topik terkait politik, kebijakan dan tata kelola perguruan tinggi dan profesi dosen.

Kolaborasi lintas disiplin amat bermanfaat - baik dalam menjangkau lebih banyak akademisi maupun merangkul lebih banyak perspektif - untuk membuat penelitian tentang kebijakan perdosenan lebih komprehensif, multidisiplin, dan interdisiplin.

Ketiga, skema kolaborasi dengan beragam organisasi nasional dan internasional, baik entitas publik maupun nonprofit, juga penting untuk kita manfaatkan untuk memperluas dukungan terhadap agenda riset dan advokasi ini.

Bagaimanapun, manfaat reformasi kebijakan dan tata kelola profesi dosen maupun perguruan tinggi tidak hanya dinikmati dosen semata. Kebijakan dan tata kelola yang lebih baik, misalnya, secara jangka panjang bisa membuat pendidikan tinggi dan riset-risetnya lebih relevan dan berkontribusi dalam pembangunan dan menjawab masalah publik.