Dosen Perlu Lebih Banyak Meneliti Politik, Tata Kelola, dan Kebijakan Perguruan Tinggi

Laila Kholid Alfirdaus, Universitas Diponegoro dan Ashari Cahyo Edi, Universitas Gadjah Mada

Munculnya seruan agar dosen berserikat tidak lepas dari keprihatinan terkait nasib dosen di Indonesia. Beragam kajian telah menggambarkan bagaimana banyak dari mereka bergaji rendah, dibebani tugas-tugas administratif yang berat, hingga terbelenggu ribetnya birokrasi perguruan tinggi oleh negara.

Namun, satu aspek yang masih jarang terkuak melalui riset adalah lemahnya posisi dosen dalam relasinya dengan negara. Sejak di hulu, kepentingan dosen dan perguruan tinggi tampak terpinggirkan dari agenda riset.

Dengan kata lain, dosen selama ini berlimpah pengetahuan tentang ilmu alam dan sosial - kecuali mengenai dirinya sendiri.

Sebagai gambaran awal, kami melacak sejauh mana topik-topik terkait profesi dosen dan tata kelola perguruan tinggi dibahas di jurnal-jurnal yang terindeks di basis data publikasi ilmiah SINTA, sebagai representasi agenda riset dominan di Indonesia. Khususnya, kami mengamati jurnal-jurnal ilmu politik dengan kategori kualitas teratas SINTA 1 dan 2.

Kami melakukan pencarian sederhana di lima jurnal ilmu politik nasional yakni Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Gadjah Mada), Jurnal Politik (Universitas Indonesia), POLITIKA (Universitas Diponegoro), Jurnal Wacana Politik (Universitas Padjajaran), serta Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (Universitas Airlangga).

Pilihan kata kunci meliputi "tata kelola universitas", "politik perguruan tinggi", "serikat dosen", "marjinalisasi dosen", hingga "beban administratif dosen." Sayangnya, kami tidak menemukan artikel jurnal tentang topik di atas.

Artikel-artikel yang lebih mudah ditemukan, misalnya, lebih menyangkut tema seperti "reformasi birokrasi", "gerakan sosial", "pemilu", "desentralisasi", "konflik agraria", hingga "corporate social responsibility" (CSR).

Tentu, minimnya riset dan publikasi berbagai topik mengenai profesi dosen dan perguruan tinggi tidak dapat dibebankan pada pundak pengelola jurnal. Kami memilih jurnal semata karena artikel-artikelnya bisa menggambarkan tren dan perkembangan topik-topik penelitian dunia akademik Indonesia.

Namun, paling tidak, bukti ini dapat menjadi indikasi awal betapa diskusi terkait profesi dosen dan perguruan tinggi bak tamu di rumah sendiri.

Riset tentang perdosenan masih minim: apa implikasi politiknya?

Keterasingan dosen dari topik-topik yang berkaitan langsung dengan profesinya dan tata kelola perguruan tinggi membuat mereka minim pengetahuan perihal berbagai masalah yang bersumber dari politik dan kebijakan publik.

Selain itu, upaya advokasi guna merespons berbagai masalah tersebut - baik lewat komunikasi politik dengan pembuat kebijakan maupun pembentukan agenda kebijakan (agenda setting) melalui komunikasi ilmiah populer kepada publik - menjadi tak memiliki amunisi bukti (evidence) yang memadai.

Mari kita ambil contoh soal pembangunan kesadaran kolektif para dosen sebagai sebuah kelompok kepentingan (interest group).

Akademisi universitas berpengalaman meneliti dan melakukan advokasi tentang kebijakan sosial dan program kesejahteraan. Namun, kajian ilmiah untuk menguji hubungan antara program kesejahteraan yang dinikmati para dosen, dengan potensi terbentuknya identitas kolektif mereka sebagai dosen, misalnya, tidak pernah dilakukan.