Sebut Xi Jinping 'Diktator', Biden Nilai Tak Rusak Hubungan AS-Tiongkok

Doc: ANTARA/REUTERS/Kevin Lamarque

Ket. Presiden AS Joe Biden (kanan) berjabat tangan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat pertemuan di sela-sela KTT para pemimpin G20 di Bali, Indonesia, (14/11/2022).

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis (22/6) menilai bahwa komentarnya yang menyebut Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai diktator tidak akan melemahkan atau merumitkan hubungan AS dengan Tiongkok.

Biden juga menolak untuk menarik kembali pernyataan bernada sentimen tersebut.

"Gagasan untuk memilih atau menghindari perkataan dari apa yang saya pikirkan adalah fakta yang terkaithubungan dengan Tiongkok, bukan sesuatu yang akan banyak saya ubah," kata Biden kepada wartawan di Gedung Putih.

Biden mengharapkan akan bertemu dengan Xi dalam waktu dekat dan menyatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah melakukan lawatan yang hebat ke Tiongkok baru-baru ini.

"Saya pikir itu tidak akan ada dampak nyata," kata Biden mengenai komentar yang dia buat.

Tiongkok menggambarkan komentar awal Biden sebagai sebuah provokasi dan telah melayangkan keberatan kepada Pemerintah AS.

Dalam sebuah acara penggalangan dana di California pekan ini, Biden menyatakan Xi sangat malu ketika sebuah benda yang diduga sebagai balon mata-mata Tiongkok terbang ke luar jalur melewati ruang angkasa AS pada awal tahun ini. Blinken pada Senin menyatakan perihal kejadian tersebut sudah harus ditutup.

"Alasan kenapa Xi Jinping sangat marah ketika saya menembak jatuh balon yang dilengkapi dengan dua kotak penuh peralatan mata-mata itu adalah dia tidak mengetahui bahwa benda itu berada di sana," kata Biden kepada para peserta penggalangan dana.

"Itu adalah hal yang sangat memalukan bagi diktator. Ketika mereka tidak tahu apa yang terjadi. Benda itu tidak mengarah seperti yang ditentukan. Benda itu terbang ke luar jalur," katanya.

Biden sebelumnya menyebut Tiongkok "pada dasarnya" adalah sebuah kediktatoran dan "sebuah tempat bagi otokrat, diktator," sembari menyatakan tidak ada pemimpin dunia lain yang ingin menjadi seperti Xi.

Xi membawahi sistem satu partai yang banyak kelompok hak asasi manusia, pemimpin negara-negara Barat, dan akademisi menyebutnya sebagai kediktatoran karena kurang memiliki sistem peradilan yang independen, kebebasan pers, atau hak pilih universal untuk jabatan nasional.