Bolak-balik Banjir, Masyarakat Harus Dilindungi Lewat Bantuan Responsif Bencana

Made Anthony Iswara, SMERU Research Institute dan Dyah Larasati, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia menjadi pengalaman pahit sebagian masyarakat di awal 2023.

Banjir yang mengepung kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Februari menggenangkan ribuan rumah dan memaksa ratusan warga mengungsi. Tak lama setelahnya, banjir bandang merusak ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pada 9 Maret silam.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lebih dari 241 banjir terjadi di seluruh Indonesia per 13 Maret 2023. Selain banjir, Indonesia juga menghadapi cuaca ekstrem, tanah longsor, dan berbagai bencana lain yang mengakibatkan 75 korban jiwa dan lebih dari 1,5 juta orang mengungsi dan menderita.

"Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga" merupakan pepatah yang menggambarkan kondisi bencana saat ini. Bagaimana tidak, bencana-bencana tersebut menerjang Indonesia di kala masyarakat baru saja bangkit setelah jatuh akibat bencana pandemi COVID-19.

Isu bencana bukan isu baru di Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang terjadi di atmosfer, air atau lautan, seperti kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, dan gelombang panas.

Dampaknya pun cenderung merugikan masyarakat rentan. Misalnya, peningkatan suhu air laut di Bengkulu Selatan akibat perubahan iklim menyebabkan migrasi ikan, sehingga menyulitkan nelayan untuk mendapatkan ikan dan menurunkan pendapatan mereka. Penurunan pendapatan serupa dapat memaksa keluarga mengurangi pengeluaran untuk kesehatan danpendidikan, sehingga merugikan masa depan mereka.

Masyarakat miskin pun akan semakin rentan di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim. Bank Dunia memperkirakan bahwa dampak perubahan iklim seperti kesehatan, bencana alam, dan pengaruh harga pangan dapat mendorong hingga 132 juta orang di seluruh dunia jatuh miskin pada tahun 2030.

Berbagai pihak mendorong adanya Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) di tengah meningkatnya risiko berbagai gejolak di masa depan. PSA menghubungkan perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim dan manajemen risiko bencana untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Namun, bagaimana perkembangan PSA di Indonesia? Apa saja tantangannya dan bagaimana sebaiknya Indonesia menerapkan PSA ke depannya?

Perkembangan PSA di Indonesia

Pemerintah Indonesia akan menjadikan PSA sebagai salah satu poin prioritas dalam rencana jangka menengah (2025-2029) dan jangka panjang (2025-2045) nasional. Saat ini, pemerintah sudah menyusun draf peta jalan PSA sebagai panduan ke depan dalam membangun dan melaksanakan PSA di Indonesia.

Dari segi pembiayaan, pemerintah telah meluncurkan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) untuk mengurangi tekanan pada anggaran negara dalam menanggulangi bencana. Hal ini dilatarbelakangi olehbesarnya kerugian akibat bencana di tengah keterbatasan anggaran negara.

Strategi ini antara lain melibatkan pembentukan Pooling FundBencana (PFB) yang mengumpulkan dana dari berbagai sumber dan dikelola untuk membiayai penanggulangan bencana yang berkelanjutan. Strategi ini juga membiayai perlindungan masyarakat melalui asuransi dan program perlindungan sosial.

Pemerintah juga menyesuaikan beberapa program bantuan tunai pada saat COVID-19 sebagai bentuk PSA. Misalnya, pemerintah meningkatkan nilai bantuan Program Keluarga Harapan sebagai bantalan masyarakat terhadap dampak pandemi COVID-19.