Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Tangkal Pengaruh Tiongkok, AS Berencana Buka Kedutaan di Vanuatu

📅 Sabtu, 01 Apr 2023, 16:00 WIB | Oleh: Tim Penulis
Tangkal Pengaruh Tiongkok, AS Berencana Buka Kedutaan di Vanuatu Doc: UN.org
Ket. Dengan segala kemeriahan budayanya, para penampil dari pulau Futuna, Vanuatu, merayakan tarian tradisional mereka. Negara pulau kecil Vanuatu kini dilirik Amerika Serikat setelah Tiongkok memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik.

WASHINGTON - Amerika Serikat berencana membuka kedutaan di Vanuatu, upaya meningkatkan kehadirannya di Pasifik Selatan di mana Tiongkok berusaha memperluas pengaruhnya.

Sebuah kantor perwakilan di ibu kota Port Vila "akan mengizinkan pemerintah AS memperdalam hubungan" di kepulauan itu dan meningkatkan bantuan pembangunan termasuk di bidang iklim, kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataam, Jumat (31/3).

Pemerintahan Presiden Joe Biden, dengan dukungan bipartisan dari Kongres, telah memperluas peran AS di kawasan yang sebelumnya hanya mendapat perhatian terbatas. Tahun lalu kabar mengejutkan datang dari kawasan itu, Tiongkok menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon.

Meskipun ditolak Kepulauan Solomon, para pejabat AS dan Australia menyuarakan kekhawatirannya bahwa pakta tersebut dapat membuka perairan yang luas Pasifik bagi militer Tiongkok.

Amerika Serikat pada Februari lalu membuka kedutaan di Kepulauan Solomon, dan Wakil Presiden Kamala Harris mengumumkan pada pertemuan puncak tahun lalu bahwa AS juga akan membuka kedutaan baru di Kiribati dan Tonga.

Departemen Luar Negeri AS tidak memberikan batas waktu untuk kedutaan Vanuatu.

AS menjalin hubungan dengan Vanuatu pada 1986, enam tahun setelah negara itu merdeka menyusul pemerintahan bersama yang tidak biasa antara Inggris dan Prancis. Hubungan dipertahankan melalui kedutaan besar AS di Papua Nugini.

Dengan populasi lebih dari 300.000 orang, Vanuatu sangat rentan terhadap bencana alam termasuk siklon, gempa bumi, dan aktivitas gunung berapi.

Negara dataran rendah itu juga khawatir kenaikan permukaan air akibat perubahan iklim akan membahayakan masa depannya. Resolusi penting yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB meminta Mahkamah Internasional untuk menjabarkan kewajiban hukum bagi para penghasil emisi bersejarah.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Akomodasi Melaju Kencang, Efek Berganda Pariwisata Dinanti
    Membaca data penyerapan tenaga kerja hingga hampir 26 ...
  • Pasar Eropa Terbuka Lewat IEU-CEPA, Industri Tekstil Indonesia Punya Peluang Baru
    Artikel yang sangat mencerahkan. Sepakat dengan pandangan Kadin ...
  • Produksi Kapal Baru RI Melonjak 251 Persen, Menperin: Negara Maritim Jangan Kalah di Laut Sendiri
    Menanggapi lonjakan produksi kapal baru hingga 251 persen ...
  • Bidik Transformasi Industri Indonesia, Danantara Gelar Forum Teknologi dan Investasi Global
    Fokus Danantara pada industrialisasi inovasi dalam forum DTIIF ...
  • Produksi Dipangkas 50 Persen, Industri Keramik Terancam Lumpuh Gara-Gara Gas!
    Membaca kondisi industri keramik yang terpaksa memangkas kapasitas ...
Daerah
Kemeriahan Gebyar PAUD Yogy...
Megapolitan
Pelatihan Mengemudi Becak L...
Olahraga
Ganda Campuran Indonesia Ra...
Advertisement
Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

23 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.