Jepang Kecam Russia atas Pendudukan Ilegal di Teritorial Utara

TOKYO - Pemerintah Jepang dan kelompok sipil pada Selasa (7/2) mengecam Russia atas pendudukan ilegal di kepulauan sengketa lepas pantai Hokkaido dan menuntut pengembalian pulau tersebut.

Tokyo menggunakan kata pendudukan ilegal untuk pertama kalinya dalam lima tahun menyusul memburuknya hubungan bilateral kedua negara akibat invasi Moskwa ke Ukraina.

"Sangat tidak dapat diterima bahwa Teritorial Utara belum dikembalikan sejak pendudukan ilegal Uni Soviet 77 tahun lalu," demikian menurut sebuah pernyataan yang diambil pada acara tahunan di Tokyo, mengacu pada kepulauan itu, yang Russia sebut dengan Kuril Selatan.

Pertikaian wilayah ini membuat Tokyo dan Moskwa gagal meraih perjanjian damai pasca perang.

Acara yang disponsori pemerintah itu diadakan untuk pertama kalinya sejak Russia memulai perang di negara tetangga baratnya Ukraina pada 24 Februari tahun lalu.

Jepang telah memberlakukan sanksi hukuman kepada Russia atas serangan ke Ukraina, membuat Moskwa menangguhkan negosiasi perjanjian perdamaian puluhan tahun dan program pertukaran bebas visa sejak Maret tahun lalu.

Russia juga melarang bekas warga Jepang untuk mengunjungi leluhur mereka di kepulauan itu.

PM Kishida menunjukkan harapan untuk dimulainya kembali kegiatan pertukaran antar kedua negara, menggambarkan tujuan tersebut sebagai salah satu prioritas utama dalam hubungan Jepang-Russia.

Ia juga mengatakan pemerintah mempertahankan pendiriannya bahwa pihaknya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu.

"Menyelesaikan masalah teritorial dengan Russia dan menandatangani perjanjian perdamaian pasca perang meskipun hubungan bilateral saat ini sedang parah," kata PM Kishida.

Upacara dilaksanakan setiap tahun pada Hari Teritorial Utara yang jatuh pada 7 Februari. Di hari yang sama pada 1855, Jepang dan Russia menandatangani Perjanjian Perdagangan, Navigasi dan Penetapan Batas, membuat batas negara yang membuat empat pulau tersebut dalam wilayah Jepang.

Pada 2019 dan 2020, pernyataan aksi tidak menggunakan kalimat pendudukan ilegal, sepertinya untuk menghindari meningkatnya ketegangan dengan Moskwa.

PM Shinzo Abe kemudian menjadikan penyelesaian sengketa sebagai prioritas utamanya.

Namun dalam waktu dua tahun, setelah Abe selesai menjabat, kata-kata dalam pernyataan itu direvisi dengan menyebut kehadiran Russia di kepulauan itu sebagai pendudukan tanpa dasar hukum.