Tokoh Agama Diharapkan Tidak Terlibat Politik Praktis

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan para tokoh agama, seperti kiai dan para istri kiai di lingkungan pesantren agar tidak terlibat politik praktis, misalnya menjadi juru kampanye.

"Kiai atau istri para kiai tugasnya mendidik secara mendalam tentang pengetahuan keislaman. Tidak tepat jika tugas kiai malah dimanfaatkan untuk tujuan pendek apalagi sekadar menjadi juru kampanye," kata Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (18/1).

Abidal Aziz mengatakan kiai atau istri kiai memiliki tugas luhur dalam mencetak generasi bangsa yang berpendidikan sekaligus berakhlak mulia, seperti di lingkungan pesantren, peran kiai adalah mengasuh dan mengajar santri serta mendidik agar mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri.

Menurut Ishfah, memanfaatkan kiai dalam percaturan politik praktis justru mengerdilkan peran strategis para tokoh dan pemuka agama. Di sisi lain, ada tugas lebih besar yang diembannya baik dalam pendidikan ataupun dakwah.

"Seperti di tengah masyarakat peran kiai benar-benar menjadi teladan, mendamaikan ketika terjadi perselisihan, memberikan pencerahan, dan menjadi solusi terhadap problematika umat," ujar dia.

Oleh karena itu, ia meminta partai politik maupun politisi dan berbagai pihak untuk mengedepankan cara-cara berpolitik yang bersih serta menjunjung tinggi etika. PBNU mendorong tokoh agama seperti kiai sama sekali tidak terlibat politik praktis.

Ia berharap pihak-pihak yang berniat memanfaatkan para kiai atau istri kiai dan tokoh agama berpikir jernih dan tidak hanya untuk tujuan kepentingan politik pendek. Selain mendegradasi tugas utama tokoh agama, hal itu rawan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Sebaliknya, kata dia, PBNU berharap para kiai menjadi garda terdepan menebarkan nilai-nilai kedamaian. "Sangat rawan jika kiai atau ibu nyai terjun ke politik sulit untuk lepas dari potensi pemanfaatan politik identitas keagamaan, termasuk membawa-bawa bendera ormas," ucap dia.

Ia menyinggung keputusan Nahdlatul Ulama (NU) yang kembali ke Khitah 1926 di mana organisasi itu dengan tegas mengembalikan perjuangan, seperti saat awal didirikan yakni dakwah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Minta Dukungan

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta dukungan dan kerja sama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang aman, damai, dan berintegritas.

"Yang intinya kami mohon dukungan mohon bantuan dan kerja sama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 ini," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Ketua KWI Monsinyur (Mgr.) Antonius Subianto Bunjamin mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya KPU dalam merealisasikan pemilu yang menjadi sarana integrasi bangsa. "Jadi, kami sangat mendukung pekerjaan bakti para pimpinan KPU. Semoga bukan hanya berada dalam wacana, tetapi tinggal melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi KPU. Semoga dengan sungguh-sungguh terjadi integrasi bangsa melalui pemilihan 2024 ini," kata Bunjamin.

Sebelumnya, KPU telah berkunjung ke Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).