Presiden: Keliru Besar Belanjakan Uang Rakyat untuk Produk Impor

Upaya pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi dan pangan adalah dengan tetap memberikan subsidi melalui APBN. "Tapi, subsidi ini kan membesar, sampai kapan kita bisa menahan ini? Ini pekerjaan kita bersama-sama, sehingga saya minta kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, memiliki sense yang sama," kata Presiden.

Untung Besar

Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan kebergantungan impor tak terlepas dari kebiasaan pejabat kita dan oknum aparatur sipil negara (ASN). Mereka bekerja sama dengan importir sehingga mendapat untung banyak dari impor.

"Mestinya kebiasaan seperti ini dihentikan. Pejabat-pejabat yang doyan impor ini harus diberhentikan, begitu juga ASN, karena komitmennya mendukung produk lokal tidak sesuai dengan arah kebijakan Presiden," tegas Huda.

Selama ini, banyak kebutuhan yang seharusnya bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, tetapi janggalnya tetap impor karena mungkin importirnya kenalan dari oknum ASN. Ini yang tidak benar.

"Habits birokrasi memang rente. Ditenderkan sekali pun yang menang bisa dari importir barangnya," paparnya.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Achmad Maruf, mengatakan perintah Presiden Jokowi agar APBN, APBD, dan BUMN tidak dibelanjakan untuk barang-barang impor mesti diikuti regulasi kuat sehingga pengguna anggaran memiliki kejelasan dan perlindungan hukum mengenai kewajiban belanja lokal.