Merdeka Belajar Perlu Sentuh Aspek-aspek Dasar Pendidikan

Secara umum, implementasi kegiatan MBKM sudah sesuai dan berjalan. Hanya, ada beberapa kondisi tertentu yang perlu diperhatikan. Pertama, dana yang diluncurkan pada umumnya lebih kecil dari jumlah yang diumumkan pada saat sosialisasi atau dari apa yang tertulis dalam panduan. Kedua, kegiatan MBKM dilakukan terpusat dari Dirjen Dikti. Setiap bagian dari sembilan kegiatan MBKM itu ada kelompok kerjanya (Pokja) dan masing-masing Pokja memiliki WAG sendiri dan berkomunikasi langsung dengan perguruan tinggi.

Akibatnya, informasi kegiatan, permintaan proposal, serta sosialisasi kadang-kadang dilakukan secara bersamaan atau berdekatan sehingga membuat perguruan tinggi cukup kerepotan. Karena sibuk merespons atau mengiktui kegiatan MBKM Dikti, akhirnya PT hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mendesain dan melaksanaan program MBKM yang dirancangnya sendiri. Ketiga, implementasi MBKM belum dipahami semua dosen, terutama di tingkat program studi.

Apa yang perlu ditingkatkan dari sektor pendidikan hari ini? Terutama, bila dikaitkan tekanan Presiden Joko Widodo soal pentingnya SDM.

Sangatlah tepat Presiden Joko Widodo menempatkan pengembangan mutu SDM sebagai salah satu prioritas tertinggi Kabinet Indonesia Maju. Namun, itu tidak boleh ditafsirkan secara sembarang (arbitrary). Sebagai katalis (catalyst) dalam mewujudkan SDM bermutu, pendidikan harus menempati prioritas tertinggi. Caranya, dengan penerapan pada berbagai sektor kehidupan, seperti sosial-budaya, ekonomi dan politik, didukung penguasaaan, pengembangan, serta penemuan iptek.

Pembangunan pendidikan yang lebih menekankan pada perluasan sekolah dan perguruan tinggi telah menyebabkan kita lupa dengan mutunya. Maka, ke depan, pemerintah perlu menekankan tiga prioritas secara berimbang, yaitu: (a) pendidikan wajib belajar dan bebas biaya hingga kelas 12. Ini disertai dengan layanan pendidikan bermutu dan berkeadilan bagi semua. Kemudian, (b) memperluas berbagai jenis pendidikan vokasi bagi sebagian besar penduduk. Ini untuk membentuk lulusan yang kompeten buat bekerja atau berusaha secara mandiri.

Data BPS menunjukkan pendidikan tinggi menyumbang pengangguran terbuka terbesar. Tanggapan Bapak?

Menurut Sakernas (Februari, 2021) angka pengangguran nasional sedikit meningkat dari 5,13 persen (2019) menjadi 6,3 persen (2021) akibat Pandemi Covid-19.

Konsisten dalam 20 tahun terakhir bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT lulusan SMK (11,4 persen), SMA (8,6 persen), sarjana (7 persen), dan lulusan program diploma (6, persen). TPT yang terendah tidak pernah sekolah (1,3 persen).

Dari data ini tampak bahwa terlalu dini melakukan penjurusan pada jenjang menengah karena dasar kemampuan literasi dan numerasi dasarnya belum kuat, sehingga kemampuan belajar para lulusan masih rendah. Untuk mengatasi pengangguran, UPI merekomendasikan beberapa langkah. Pendidikan menengah difungsikan sebagai pendidikan dasar wajib dan bebas biaya sebagai general education dengan titik berat pada penguatan literasi dan numerasi dasar. Lulusannya tidak disiapkan untuk bekerja, tapi belajar lebih lanjut sehingga TPT secara otomatis akan menurun.

Bagaimana mengakselerasi riset dan inovasi ke depannya?

Untuk memenangkan persaingan global dewasa ini, inovasi merupakan salah satu faktor kunci yang harus menjadi perhatian kita bersama. Inovasi UPI diarahkan memecahkan permasalahan bangsa, termasuk pendidikan. Kemudian, mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Riwayat Hidup*

Nama : Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.