Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Merdeka Belajar Perlu Sentuh Aspek-aspek Dasar Pendidikan

17 Sabtu, 10 Jul 2021, 08:30 WIB | Oleh:

Adakah proyek yang tengah dikerjakan?

Sekarang, UPI sedang mempersiapkan fakultas kedokteran lengkap dengan rumah sakit berkelas internasional. Bila terwujud maka akan memberikan kontribusi penyediaan tenaga dokter dan tenaga medis lainnya, serta pengembangan inovasi keilmuan bidang medis atau kesehatan. Melalui RS akan ada peningkatan kesehatan masyarakat. Ungkapan ini mungkin terasa seperti mimpi, bila dipersepsi orang-orang yang berpikir dengan cara biasa. Tapi, insya Allah bisa menjadi kenyataan dalam tidak terlalu lama.

Tanggapan tentang Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek? Sudah sesuaikah dengan kebutuhan hari ini?

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) cukup relevan dengan kebutuhan era perubahan sekarang yang menuntut lulusan memiliki adaptabilitas dengan multy-skills. Spektrum kegiatan MBKM yang bervariasi memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk pengayaan bekal hidup di luar keahlian utamanya. Hal itu secara luas sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga memungkinkan berkembangnya potensi mahasiswa secara optimal. Keberhasilan dalam program MBKM akan dapat mereduksi pengangguran lulusan perguruan tinggi. Namun, ada beberapa isu yang cukup penting untuk diperhatikan agar kebijakan MBKM ini benar-benar memiliki efek yang berjangka panjang.

Isu-isu apa saja?

Kebijakan Merdeka Belajar di tingkat persekolahan perlu menyentuh aspek-aspek pendidikan mendasar. Diubahnya USBN menjadi asesmen oleh sekolah, UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disederhanakan formatnya, dan Sistem Zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel baru menyentuh aspek-aspek serpihan kebijakan pendidikan yang terpisah satu sama lain. Ke depan, Kemdikbudristek perlu menyentuh aspek-aspek pendidikan yang mendasar, di antaranya standar pendidikan, kurikulum sekolah, kualitas pendidikan guru, dan perubahan pendekatan pembelajaran agar semua aspek tersebut tersentuh oleh kebijakan transformasi pendidikan.

Kalau di perguruan tinggi?

Berkenaan dengan kebijakan MBKM di perguruan tinggi, beberapa isu yang diangkat pemerintah tampaknya sudah sesuai dengan kebutuhan era disrupsi dan perubahan sekarang. Landasan penerapan MBKM juga sudah dibuat dengan diterbitkannya 5 Permendikbud. Namun, isu-isu kebijakan MBKM tersebut juga masih terkesan berlainan dan terpisah satu sama lain. Maka, berisiko terjadinya perubahan yang tidak mengakar pada prinsip dasar transformasi pendidikan tinggi, yakni agar mampu bersaing di era global.

Manajemen pendidikan tinggi yang corporative-like seperti diterapkan di negara yang sudah berhasil memosisikan PT di papan atas universitas dunia, tampaknya belum diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Sepanjang manajemen PTN masih birokratis dan terlalu tergantung pada pembiayaan maka MBKM itu sulit direalisasikan.

Bagaimana mana UPI merespons kehadiran kebijakan tersebut?

Prinsipnya, UPI merespons positif dan mendukung kebijakan MBKM ini. Untuk implementasinya, UPI merancang dan melaksanakan sejumlah program, seperti: (1) melakukan sosialisasi terhadap seluruh sivitas akademika (pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa) di lingkungan UPI. Kemudian, (2) menyesuaikan berbagai program dan peraturan, khususnya kurikulum dan pedoman akademik. Lalu, (3) menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Akhirnya, (4) mengikuti berbagai program kegiatan yang diinisiasi Kemendikbudristek, di antaranya kompetisi kampus merdeka, matching fund, kerja sama kurikulum, pusat unggulan MBKM, dan penyelenggaraan kursus kredensial tambahan. Ada juga pengembangan inovasi modul digital dan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).

Bagaimana pengimplementasian kebijakan tersebut di lapangan setelah berjalan dua tahun?

Secara umum, implementasi kegiatan MBKM sudah sesuai dan berjalan. Hanya, ada beberapa kondisi tertentu yang perlu diperhatikan. Pertama, dana yang diluncurkan pada umumnya lebih kecil dari jumlah yang diumumkan pada saat sosialisasi atau dari apa yang tertulis dalam panduan. Kedua, kegiatan MBKM dilakukan terpusat dari Dirjen Dikti. Setiap bagian dari sembilan kegiatan MBKM itu ada kelompok kerjanya (Pokja) dan masing-masing Pokja memiliki WAG sendiri dan berkomunikasi langsung dengan perguruan tinggi.

Akibatnya, informasi kegiatan, permintaan proposal, serta sosialisasi kadang-kadang dilakukan secara bersamaan atau berdekatan sehingga membuat perguruan tinggi cukup kerepotan. Karena sibuk merespons atau mengiktui kegiatan MBKM Dikti, akhirnya PT hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mendesain dan melaksanaan program MBKM yang dirancangnya sendiri. Ketiga, implementasi MBKM belum dipahami semua dosen, terutama di tingkat program studi.

Apa yang perlu ditingkatkan dari sektor pendidikan hari ini? Terutama, bila dikaitkan tekanan Presiden Joko Widodo soal pentingnya SDM.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Nasional
Sumatera Utara Siaga Banjir
Luar Negeri
Trump Kumpulkan Kapal Induk...
Luar Negeri
Ukraina Kerahkan Drone untu...
Advertisement
Bukan Hanya Ujung Kulon, Alas Purwo Juga Berpotensi Jadi Habitat Badak Jawa, Ini Alasan Kemenhut!

Bukan Hanya Ujung Kulon, Alas Purwo Juga Berpotensi Jadi Habitat Badak Jawa, Ini Alasan Kemenhut!

16 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +