Merdeka Belajar Perlu Sentuh Aspek-aspek Dasar Pendidikan

UPI sekarang memiliki Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Ini tidak hanya disiapkan untuk melahirkan guru-guru atau pelatih olahraga berkualitas, tetapi juga diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu keolahragaan melalui program pengembangan sport science. Kalau bisa, melahirkan atlet-atlet nasional. Bahkan dalam pengembangan kehidupan bangsa yang lebih sehat dan berkualitas melalui program-program pengabdian dan pembinaan masyarakat.

Adakah proyek yang tengah dikerjakan?

Sekarang, UPI sedang mempersiapkan fakultas kedokteran lengkap dengan rumah sakit berkelas internasional. Bila terwujud maka akan memberikan kontribusi penyediaan tenaga dokter dan tenaga medis lainnya, serta pengembangan inovasi keilmuan bidang medis atau kesehatan. Melalui RS akan ada peningkatan kesehatan masyarakat. Ungkapan ini mungkin terasa seperti mimpi, bila dipersepsi orang-orang yang berpikir dengan cara biasa. Tapi, insya Allah bisa menjadi kenyataan dalam tidak terlalu lama.

Tanggapan tentang Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek? Sudah sesuaikah dengan kebutuhan hari ini?

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) cukup relevan dengan kebutuhan era perubahan sekarang yang menuntut lulusan memiliki adaptabilitas dengan multy-skills. Spektrum kegiatan MBKM yang bervariasi memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk pengayaan bekal hidup di luar keahlian utamanya. Hal itu secara luas sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga memungkinkan berkembangnya potensi mahasiswa secara optimal. Keberhasilan dalam program MBKM akan dapat mereduksi pengangguran lulusan perguruan tinggi. Namun, ada beberapa isu yang cukup penting untuk diperhatikan agar kebijakan MBKM ini benar-benar memiliki efek yang berjangka panjang.

Isu-isu apa saja?

Kebijakan Merdeka Belajar di tingkat persekolahan perlu menyentuh aspek-aspek pendidikan mendasar. Diubahnya USBN menjadi asesmen oleh sekolah, UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disederhanakan formatnya, dan Sistem Zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel baru menyentuh aspek-aspek serpihan kebijakan pendidikan yang terpisah satu sama lain. Ke depan, Kemdikbudristek perlu menyentuh aspek-aspek pendidikan yang mendasar, di antaranya standar pendidikan, kurikulum sekolah, kualitas pendidikan guru, dan perubahan pendekatan pembelajaran agar semua aspek tersebut tersentuh oleh kebijakan transformasi pendidikan.

Kalau di perguruan tinggi?

Berkenaan dengan kebijakan MBKM di perguruan tinggi, beberapa isu yang diangkat pemerintah tampaknya sudah sesuai dengan kebutuhan era disrupsi dan perubahan sekarang. Landasan penerapan MBKM juga sudah dibuat dengan diterbitkannya 5 Permendikbud. Namun, isu-isu kebijakan MBKM tersebut juga masih terkesan berlainan dan terpisah satu sama lain. Maka, berisiko terjadinya perubahan yang tidak mengakar pada prinsip dasar transformasi pendidikan tinggi, yakni agar mampu bersaing di era global.

Manajemen pendidikan tinggi yang corporative-like seperti diterapkan di negara yang sudah berhasil memosisikan PT di papan atas universitas dunia, tampaknya belum diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Sepanjang manajemen PTN masih birokratis dan terlalu tergantung pada pembiayaan maka MBKM itu sulit direalisasikan.

Bagaimana mana UPI merespons kehadiran kebijakan tersebut?

Prinsipnya, UPI merespons positif dan mendukung kebijakan MBKM ini. Untuk implementasinya, UPI merancang dan melaksanakan sejumlah program, seperti: (1) melakukan sosialisasi terhadap seluruh sivitas akademika (pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa) di lingkungan UPI. Kemudian, (2) menyesuaikan berbagai program dan peraturan, khususnya kurikulum dan pedoman akademik. Lalu, (3) menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Akhirnya, (4) mengikuti berbagai program kegiatan yang diinisiasi Kemendikbudristek, di antaranya kompetisi kampus merdeka, matching fund, kerja sama kurikulum, pusat unggulan MBKM, dan penyelenggaraan kursus kredensial tambahan. Ada juga pengembangan inovasi modul digital dan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).

Bagaimana pengimplementasian kebijakan tersebut di lapangan setelah berjalan dua tahun?