Fenomena Baru ASN Poliandri

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkap fenomena baru di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Fenomena baru itu adalah ASN yang melakukan poliandri alias ASN wanita mempunyai suami lebih dari satu. Sebagai Menpan RB pernah mendapat laporan soal ASN poliandri dan laporan itu tidak hanya satu, tapi cukup banyak.

"Saya juga pernah memutuskan perkara pernikahan tetapi ASN wanita yang punya suami lebih dari satu. Ini fenomena baru, "kata Tjahjo saat dihubungi Koran Jakarta, di Jakarta, Senin (31/8).

Menurut Tjahjo, jika seorang PNS ingin menikah lagi, misal dia seorang ASN pria maka harus dapat izin tertulis dari istri pertama dan pimpinannya. Tapi, jika tak ada izin, apalagi bila kemudian ada pengaduan misal dari istri pertamanya, tentu ini akan jadi perkara. Namun, kini muncul fenomena baru ASN wanita berpoliandri atau bersuami lebih dari satu.

"Ini yang repot kalau ada pengaduan dari suami yang sah dan didukung oleh pengaduan pimpinan," katanya.

Baginya, ini fenomena baru dan bukan isapan jempol. Sebab sudah ada perkara terkait poliandri yang telah ia putuskan. Selama ini, laporan pengaduan yang masuk seputar poligami atau ASN pria beristri lebih satu. Jika poliandri, ini tren baru.

"Ini tren baru, karena biasanya laporan yang masuk itu kasus poligami," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, jika menikah tanpa seizin dari suami atau istri yang sah dan izin pimpinan, jelas itu pelanggaran. Pasti akan ada sanksi. Sanksinya bisa dinonjobkan. Bila berat, tentu ada sanksi yang lebih keras. "Ini fenomena baru pelanggaran yang dilakukan ASN," katanya.

Di zaman Soeharto, aturan soal pernikahan ASN cukup ketat. Bahkan ditegaskan, ASN tidak boleh punya istri dua.

"Kasus poligami ASN berdasarkan atas aduan istri masih ada yang yang diberi sanksi nonjob, tetapi tidak dipecat. Karena dalam memutuskan masalah keluarga, kami tidak mau hanya katanya, tidak mau pengaduan dari temannya. Harus ada bukti, harus izin suami atau sebaliknya," kata Tjahjo.

Mengenai fenomena ASN poliandri, lanjut Tjahjo, dalam tahun ini saja, ada sekitar lima laporan kasus poliandri. Nanti, setiap pengaduan akan diproses oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Hukum dan HAM. Akan digelar sidang untuk memutuskan perkara pelanggaran ASN tersebut. "Namun memang ini tren atau fenomena baru, fenomena poliandri di kalangan ASN," kata dia. ags/N-3