Kelesuan Bisnis Sapi Potong

Dipilih peternak yang betul-betul mau dan berkomitmen meningkatkan skala usahanya. Mereka didampingi dan dibina agar menjadi pengusaha lokal.

Perlu kerja sama antar-stakeholders dan antar-instansi. Instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam usaha peternakan, selain Kementerian Pertanian (Kementan) sangat perlu didukung Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Program dan kebijakan antar-instansi ini kadang tumpang-tindih. Kementan memprogramkan untuk menggencarkan peningkatan populasi ternak. Di sisi lain, Kemendag jangan impor besar-besaran untuk menjawab permintaan. Perbedaan data kebutuhan dan produksi yang dirilis BPS, Kementan, dan Kemendag harus disinkronkan.

Perlu investasi dan keterlibatan sektor swasta atau badan usaha milik pemerintah (BUMN). Manajemen peternakan rakyat yang masih sederhana dan konvesional, jika tidak didukung perusahaan swasta dan BUMN cenderung stagnan. Ini terlihat dari komposisi pendidikan yang bekerja di sub sektor peternakan sebanyak 33,55 persen berpendidikan SD.

Artinya, dari segi kualitas SDM sulit bersaing. Dengan keterlibatan swasta dan BUMN baik dari jumlah investasi maupun badan usahanya diharapkan dapat menutupi celah ini.

Pola konsumsi masyarakat tidak hanya mengonsumsi daging segar (fresh meat), tetapi juga olahan. Maka perlu meningkatkan nilai tambah (diolah). Pertumbuhan sektor pengolahan diharapkan menyerap produksi daging dalam negeri dan menambah lapangan kerja.

Disadari, peningkatan populasi dan pemenuhan kebutuhan sapi potong tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Solusi-solusi instan dalam memenuhinya, misalnya, lewat impor hanya akan membuat Indonesia berada pada pusaran perangkap pangan.

Maka, dibutuhkan kerja sama serius untuk membenahi. Selain itu keberpihakan pemerintah lebih lanjut sangat dinantikan. Kontribusi usaha peternakan tidak bisa diabaikan karena menjadi tumpuan harapan ekonomi jutaan masyarakat desa. Penulis Mahasiswa S2 Ilmu Peternakan UGM