Undang-undang Ketahanan Pangan Tiongkok Mulai Berlaku

BEIJING - Undang-undang (UU) tentang Ketahanan Pangan pertama Tiongkok yang bertujuan mencapai "swasembada mutlak" bahan pokok mulai berlaku pada Sabtu (1/6), memperkuat upaya importir pertanian terbesar di dunia ini untuk mengurangi ketergantungannya pada pembelian dari luar negeri.

Dikutip dari The Straits Times, UU tersebut memberikan kerangka hukum bagi pedoman yang sudah ada oleh Partai Komunis Tiongkok bagi pemerintah daerah dan industri pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, meskipun UU tersebut tidak memberikan rincian tentang bagaimana regulasi ini akan diterapkan.

Hal ini mencakup perlindungan lahan pertanian agar tidak dikonversi menjadi penggunaan lain, melindungi sumber daya plasma nutfah, dan mencegah pemborosan.

Undang-undang ini disahkan hanya dalam waktu enam bulan setelah pembahasan pertama, dan terburu-buru untuk mengadopsi undang-undang ketahanan pangan mencerminkan urgensi Tiongkok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat produksi, seperti kurangnya lahan subur dan sumber daya air, kekurangan tenaga kerja, dan kurangnya teknologi pertanian.

Undang-undang ini akan meminta pertanggungjawaban pemerintah pusat dan provinsi dalam memasukkan ketahanan pangan ke dalam rencana ekonomi dan pembangunan mereka, memastikan bahwa pasokan pangan tetap menjadi prioritas utama di negara yang memiliki sejarah kelaparan yang parah.

Partai tersebut akan memimpin penerapan strategi ketahanan pangan nasional "yang mengutamakan Tiongkok" dengan melakukan impor secara moderat dan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produksi, menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut.

"Ini harus mematuhi prinsip menyimpan biji-bijian di dalam tanah dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan produksi biji-bijian, untuk memastikan swasembada dasar biji-bijian sereal dan swasembada mutlak biji-bijian pokok untuk keperluan pangan," kata Partai Komunis Tiongkok.

Perjanjian ini juga menetapkan pembentukan rencana darurat pangan nasional dan sistem pemantauan keamanan pangan.

Tiongkok memperluas definisi "biji-bijian kasar" dengan memasukkan millet dan oat, selain sorgum, barley, soba, kacang hijau, dan kentang. Biji-bijian mengacu pada gandum, beras, jagung, kacang kedelai dan biji-bijian kasar.

Entitas yang melanggar hukum dapat dikenakan denda mulai dari 20.000 yuan hingga dua juta yuan, sementara pelanggar individu dapat dikenakan denda antara 20.000 yuan dan 200.000 yuan.

Undang-undang tersebut juga mengatakan Tiongkok akan "memperkuat kerja sama keamanan pangan internasional dan memungkinkan perdagangan biji-bijian internasional memainkan perannya". Namun tidak memberikan rincian.

Para analis mengatakan undang-undang tersebut dibuat secara samar-samar dan mungkin tidak berdampak signifikan terhadap cara Tiongkok meningkatkan produksi pangan.

"Hal ini tidak mengubah kenyataan yang ada di lapangan bagi para pejabat daerah yang sudah berada di bawah tekanan besar untuk mewujudkan ketahanan pangan," kata analis pertanian di konsultan Trivium China yang berbasis di Beijing, Even Pay.

"Undang-undang ketahanan pangan mengabadikan praktik-praktik yang ada dalam undang-undang, namun tidak akan mengubah apa pun. Ketahanan pangan sudah menjadi salah satu prioritas utama nasional dan tidak dapat ditingkatkan lagi," tambahnya.