UB Siapkan Bantuan Biaya Hidup bagi Mahasiswa Terdampak Bencana Sumatera

MALANG - Universitas Brawijaya (UB) melalui Direktorat Kemahasiswaan mengambil langkah serius dan terstruktur dalam merespons kondisi mahasiswa yang terdampak secara ekonomi Bencana Sumatera. Direktur Direktorat Kemahasiswaan UB, Sujarwo, menegaskan bahwa kebijakan bantuan dilakukan secara bertahap, terverifikasi, dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat agar tepat sasaran serta menghindari tumpang tindih pendanaan.

Sujarwo menjelaskan bahwa tahap awal yang dilakukan adalah identifikasi dan verifikasi mahasiswa terdampak, khususnya yang mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat bencana. Hingga saat ini, tercatat 134 mahasiswa telah melalui proses verifikasi, dan terdapat tambahan sekitar 100 mahasiswa yang masih dalam proses verifikasi internal oleh tim Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) Universitas Brawijaya.

“Jadi prosesnya memang kita buat bertahap supaya betul-betul teliti dan presisi. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi mahasiswa terdampak. Dari situ sudah ada 134 mahasiswa yang terverifikasi, kemudian ada tambahan sekitar seratusan yang saat ini sedang kita lakukan verifikasi data secara internal oleh tim Kesma,” ujar Sujarwo.

Ia menambahkan, proses verifikasi dilakukan selama tiga hari dan menjadi dasar utama penetapan daftar mahasiswa yang dinyatakan terdampak. Data tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk penyaluran bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun dari Universitas Brawijaya.

Sejalan dengan proses internal tersebut, UB juga berkoordinasi dengan Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek, yang menangani program KIP Kuliah. Bantuan yang disiapkan berupa bantuan biaya hidup (living cost) selama tiga bulan bagi mahasiswa jenjang S1 dan Diploma yang terdampak dan telah lolos verifikasi.

“Secara paralel, kami juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Senin malam kemarin ada pertemuan daring dengan seluruh universitas di Indonesia. Dari sana disampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan biaya hidup selama tiga bulan bagi mahasiswa terdampak. Data mahasiswa yang sudah kami verifikasi itu kami kirimkan, dan sekarang sedang dalam proses persetujuan,” jelasnya.

Menurut Sujarwo, bantuan biaya hidup tersebut direncanakan cair sebelum akhir tahun, dengan nominal lebih dari satu juta rupiah per mahasiswa. Ia menegaskan bahwa bantuan ini bersifat jangka sangat pendek (very short term) dan difokuskan untuk menjaga keberlangsungan hidup mahasiswa dalam situasi darurat.

“Yang sedang kita kerjakan sekarang ini adalah bantuan very short term, yaitu bantuan biaya hidup. Prinsipnya, yang paling mendesak itu adalah living cost mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hariannya. Soal UKT itu nanti tahap berikutnya,” tegasnya.

Bagi mahasiswa yang telah diverifikasi oleh UB tetapi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, Universitas Brawijaya memastikan tidak akan tinggal diam. Dr. Sujarwo menyatakan bahwa UB akan mengusulkan bantuan lanjutan melalui berbagai sumber pendanaan internal.

“Kalau nanti ada mahasiswa yang sudah terverifikasi tapi tidak di-approve oleh pusat, maka daftar itu akan kami sampaikan ke pimpinan universitas. Selanjutnya akan kami usulkan untuk dibantu melalui dana abadi universitas, basis pendanaan lain, atau UB langsung taking care. Nominal yang diusulkan juga sama, supaya adil,” ungkapnya.

Terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT),  Sujarwo menjelaskan bahwa kebijakan bantuan atau pembebasan UKT memang tidak dilaksanakan bersamaan dengan bantuan biaya hidup. Hal ini karena urgensi UKT baru muncul menjelang registrasi semester genap, yakni pada akhir Januari hingga awal Februari.

“UKT itu urgensinya ada di Januari akhir. Maka eksekusinya juga harus kita siapkan di pertengahan Januari supaya mahasiswa punya kejelasan. Data mahasiswa yang sudah terverifikasi terdampak ini nantinya akan menjadi kandidat utama untuk dipertimbangkan dalam bantuan UKT, baik melalui dana abadi, basis, maupun kebijakan universitas,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa yang belum masuk dalam daftar verifikasi utama, namun kemudian terbukti mengalami dampak ekonomi serius, tetap memiliki ruang untuk mengajukan bantuan melalui mekanisme SIBAKU di tingkat fakultas. Namun, mahasiswa yang telah terverifikasi di tingkat universitas akan diproses langsung tanpa perlu mengajukan ulang.

“Yang sudah kita verifikasi di universitas akan langsung kita eksekusi. Tapi kalau ada mahasiswa yang belum terverifikasi dan ternyata memang sangat terdampak secara ekonomi, masih bisa mengajukan melalui SIBAKU di fakultas masing-masing. Jadi tetap ada ruang keadilan,” jelasnya.