Tujuan Iuran Tapera Mengambang

JAKARTA - Aturan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibuat pemerintah dinilai tak jelas alias mengambang. Hal itu semakin menimbulkan kekhawatiran publik soal kredibilitas negara dalam mengelola dana publik.

Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menegaskan secara prinsip kebijakan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat, bukan sebaliknya, justru merugikan masyarakat.

"Jangan sampai Tapera ini salah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara, termasuk menarik investasi, dan kemudian memilih jalan mengumpulkan dana publik untuk membiayai beberapa kegiatan pemerintah yang rawan terhadap praktik korupsi, terlebih selama ini terkait pengelolaan dana publik pemerintah masih lemah tingkat transparansi dan akuntabilitasnya, misalnya dana umat (haji)," tegas Badiul kepada Koran Jakarta, Kamis (30/5).

Senada, peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai tujuan Tapera sangat mengambang antara investasi atau arisan kepemilikan rumah. Dalam beleid Tapera, dana yang dikumpulkan dari peserta dikelola ke dalam beberapa portofolio investasi, yaitu ke korporasi (47 persen), SBN (45 persen), dan sisanya deposito.

"Dalam beleid tersebut juga disebutkan bahwa peserta berhak menerima informasi dari manajer investasi tentang dana dan hasil dari dana kita. Apakah kita diberitahukan setiap bulan di mana posisi kekayaan kita?" ungkap Badiul.
Halaman Selanjutnya....