Tekanan Mereda, Harga Pangan Kompak Turun di Sejumlah Provinsi

JAKARTA — Kondisi harga pangan pokok strategis nasional hingga pekan ketiga April 2026 menunjukkan tren yang semakin terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan jumlah provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dari 22 provinsi pada pekan kedua April menjadi 15 provinsi pada pekan ketiga.

"Kita bersyukur, alhamdulillah tercatat ada 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH. Jadi (ini) mengalami penurunan jumlah provinsi yang mengalami kenaikan IPH pada kondisi pekan ketiga April," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/4).

Selanjutnya, kenaikan IPH berdasarkan jumlah kabupaten/kota juga dilaporkan BPS mengalami perkembangan yang cukup baik. Penurunan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH di minggu ketiga April ini bahkan tercatat lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten/kota yang terdapat penurunan IPH.

"Alhamdulillah pada kondisi minggu ketiga ini, untuk yang IPH mengalami kenaikan dilihat dari jumlah kabupaten kotanya lebih sedikit jika dibandingkan pada kondisi minggu kedua April. Pekan kedua April terdapat 149 kabupaten kota yang IPH-nya mengalami peningkatan. Sekarang ada 137 kabupaten kota," jelas Ateng.

Lebih jelasnya, jumlah kabupaten/kota dengan peningkatan IPH di pekan ketiga April terdapat 137 daerah. Sementara jumlah kabupaten/kota yang terdapat penurunan IPH mencapai 213 daerah atau lebih banyak separuhnya dari jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH.

BPS turut melaporkan kondisi harga minyak goreng yang mengalami fluktuasi di 207 kabupaten/kota sampai pekan ketiga April. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk menaruh perhatian lebih intensif agar intervensi guna meredam fluktuasi minyak goreng segera dilaksanakan.

"Minyak goreng ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten kota. Sengaja kami memberikan tanda seru karena pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten kota. Sekarang menjadi 207 kabupaten kota. Jadi peningkatannya cukup banyak sekali," ungkap Deputi BPS Ateng.

Terpisah, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menuturkan dalam pantauan pemerintah, tren harga minyak goreng rakyat Minyakita lumayan turun. Bapanas mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita bagi BUMN pangan lebih deras dibandingkan sebelumnya.

"Minyakita, harga sudah mulai turun. Memang sekarang ini serapan DMO itu dibagi juga untuk bantuan pangan. Tapi kita usulkan BUMN bisa peroleh sampai 60 persen DMO, sehingga akan mempermudah pemantauan pemerintah distribusi ke pasar-pasar," ujar Deputi Ketut.

Dalam data Kementerian Perdagangan (Kemendag), rerata harga Minyakita secara nasional per 17 April berada di Rp 15.982 per liter. Meskipun tipis diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), masih terdapat 28 provinsi yang memiliki rerata harga Minyakita yang telah sesuai HET.

Selanjutnya, Kemendag melaporkan realisasi DMO Minyakita yang telah melalui BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1) mencapai 228,2 ribu ton atau 50,07 persen. Perum Bulog telah menyerap 182,7 ribu ton dan ID FOOD 45,5 ribu ton sejak 26 Desember 2025 sampai 17 April 2026.

Minyakita sendiri bukan merupakan program subsidi pemerintah. Ini merupakan kontribusi produsen minyak sawit dalam negeri untuk memenuhi terlebih dahulu pasar minyak goreng domestik agar mendapatkan izin ekspor.

Pemenuhan realisasi distribusi DMO Minyakita minimal 35 persen ke BUMN tersebut tercatat telah dilaksanakan oleh 53 produsen secara nasional. Sementara 10 produsen lainnya masih belum memenuhi batas DMO minimal 35 persen.

Bapanas mendorong pula adanya peringkasan rantai pasok Minyakita. Dengan penguatan DMO Minyakita melalui BUMN diharapkan dapat langsung menyasar ke pasar rakyat tanpa melalui Distributor Lini 1 dan 2, sehingga harga akhir dapat lebih sesuai terhadap HET Rp 15.700 per liter.