Rose Brand Terancam Jadi Tersangka Korporasi di Skandal Korupsi Bansos Rp900 Miliar!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang publik dengan perkembangan terbaru dalam skandal bantuan sosial (bansos) era pandemi Covid-19. Nama besar yang terseret bukan main-main, PT Sungai Budi Group, perusahaan raksasa agribisnis yang dikenal luas lewat merek populernya, Rose Brand.

Pada Rabu (10/9/2025), KPK secara resmi memanggil Michael Setiaputra (MS), Kepala Cabang PT Sungai Budi Group, untuk dimintai keterangan terkait dugaan manipulasi kualitas barang dan praktik markup harga dalam proyek bansos yang nilainya mencapai Rp900 miliar. 

Pemanggilan ini sontak menghebohkan, karena PT Sungai Budi Group bukan sekadar pemain kecil, melainkan salah satu raksasa di sektor pangan nasional.

“Apakah barang sesuai atau ada pengkondisian sehingga kualitas turun dan harga di-markup, itu yang sedang ditelusuri,” jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Bukan hanya Michael, sejumlah nama dari perusahaan lain juga ikut dipanggil, antara lain Vloro Maxi Sulaksono (PT Cipta Mitra Artha), Agung Tri Wibowo (PT Mesail Cahaya Berkat), dan Floreta Tane (PT Dwimukti Graha Elektrindo). 

Fakta ini menunjukkan, dugaan korupsi bansos tidak hanya melibatkan individu, tapi sudah menjalar ke berbagai korporasi besar.

Menariknya, KPK kini tidak menutup kemungkinan untuk menjerat perusahaan sebagai tersangka korporasi, bukan sekadar individu. 

“Perusahaan bisa dipidana jika terbukti menikmati keuntungan dari praktik korupsi dalam proyek bansos ini,” tegas eks Jubir KPK, Tessa Mahardhika.

Penyidik KPK sebelumnya sudah menyita dokumen spesifikasi barang dan harga dari sejumlah vendor lain, termasuk PT Anomali Lumbung Artha dan PT Inkubisc. 

Dari perhitungan awal, negara diperkirakan merugi hingga Rp125 miliar akibat pengadaan enam juta paket sembako tahap tiga, lima, dan enam yang bermasalah.

Padahal, program bansos ini dirancang untuk membantu masyarakat bertahan hidup di tengah tekanan pandemi. 

Namun ironisnya, justru diduga dijadikan ladang keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Kualitas barang yang diturunkan dan harga yang dimarkup membuat bantuan yang diterima rakyat jauh dari standar.