Purbaya Nilai MBG Jadi Pilar Pemerataan dan Stabilitas Sospol

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang berperan sebagai pilar pemerataan dan stabilitas sosial politik (sospol).

Purbaya dalam kegiatan Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (12/2), menyebut pemerintahan Prabowo merumuskan pembangunan ekonomi dalam tiga pilar utama dalam payung Sumitronomics, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan, serta stabilitas sosial dan politik.

“Orang sering protes MBG dan program lain, itu adalah salah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, pemerataan dan stabilitas sosial-politik. Kalau itu nggak ada, pertumbuhan ekonomi yang tinggi nggak bisa tercipta,” kata Purbaya.

Mengingat MBG mencakup dua dari tiga pilar pembangunan, Purbaya menilai program ini dibutuhkan oleh masyarakat. “Jadi, jangan protes kebanyakan. MBG ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat,” ujarnya. Menkeu mengingatkan kondisi ekonomi, sosial dan politik pada Agustus 2025 bergejolak dan memicu aksi di berbagai daerah.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berpendapat pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bahwa stabilitas ekonomi dan pemerataan perlu berjalan beriringan.

Tambah SPPG

Sementara itu,Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali memerintahkan seluruh komandan komando daerah angkatan laut (Dankodaeral) untuk membangun Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) di wilayah pelosok.

Hal ini dilakukan agar SPPG yang dibangun TNI AL bisa terus bertambah sehingga dapat memberikan fasilitas MBG kepada masyarakat di pelosok Indonesia. “Nanti arahan saya adalah setiap Kodaeral harus mempunyai SPPG, karena Kodaeral ini kan ada di seluruh pelosok Indonesia,” kata Ali saat meresmikan dapur SPPG di Markas Puspom AL di Jakarta Utara, ­Kamis.

Menurut Ali, hingga saat ini beberapa masyarakat belum bisa menikmati fasilitas MBG terutama yang berada di pesisir, pulau terpencil dan daerah pelosok karena keterbatasan akses.

Di sisi lain, Kodaeral yang membawahi beberapa pangkalan Angkatan Laut (Lanal) dan pos AL menaungi wilayah-wilayah pesisir dan pelosok tersebut.

Dengan kemampuan dari segi akses yang dimiliki kodaeral, Ali yakin MBG dapat disajikan kepada masyarakat pesisir dan wilayah terpelosok lainya.

Tidak hanya berdampak kepada pemulihan gizi, kehadiran SPPG milik TNI AL diyakini Ali dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dengan adanya SPPG milik TNI AL ini, Ali berharap kualitas gizi sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia bisa semakin meningkat.

Ali mengatakan 46 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pengolahan MBG yang pihaknya bangun di seluruh Indonesia sudah beroperasi dengan maksimal.

Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemenuhan kebutuhan bahan baku MBG di setiap SPPG harus didukung kemudahan mendapatkan komoditas.