Proyek Bendungan Riam Kiwa Dikebut, Pemkab Banjar Bidik Lonjakan Ekonomi Baru

BANJAR – Pembangunan bendungan merupakan investasi strategis yang berdampak lintas sektor, terutama dalam memperkuat ketahanan air, pangan, dan energi.

Dengan kapasitas tampung yang besar, bendungan mampu mengatur ketersediaan air sepanjang tahun, menekan risiko banjir saat musim hujan, sekaligus menjaga suplai irigasi di musim kemarau.

Fungsi multipurpose ini menjadikannya instrumen penting dalam menstabilkan produksi pertanian dan mendukung pembangkit listrik tenaga air.

Namun, efektivitas bendungan tidak hanya ditentukan oleh konstruksi fisik, melainkan juga tata kelola pasca-pembangunan.

Tanpa sistem distribusi air yang efisien, pemeliharaan yang konsisten, serta koordinasi antarwilayah, manfaat bendungan kerap tidak optimal.

Selain itu, aspek sosial dan lingkungan—seperti relokasi warga dan perubahan ekosistem—perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan biaya jangka panjang yang lebih besar.

Dengan perencanaan terpadu dan manajemen berkelanjutan, bendungan dapat menjadi pengungkit utama pembangunan ekonomi daerah.

Tantangannya terletak pada memastikan bahwa proyek ini tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berfungsi maksimal dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menggenjot pembangunan Bendungan Riam Kiwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembukaan peluang usaha dan peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Upaya tersebut dilakukan dengan mempercepat penyelesaian tahap akhir kesiapan lahan agar proyek segera berjalan dan memberikan dampak ekonomi secara langsung.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar Ikhwansyah di Martapura, Kabupaten Banjar, Minggu (27/4), mengatakan, proses saat ini difokuskan pada penilaian aset warga terdampak sebagai bagian dari tahapan strategis pembangunan.

“Secara umum kesiapan lahan telah berada pada tahap akhir. Saat ini, proses berlanjut pada penilaian tanaman milik warga yang berada di atas lahan terdampak,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan penilaian dilakukan oleh appraisal independen untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penentuan nilai ganti rugi bagi masyarakat.

“Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meminimalisir potensi konflik sosial,” kata Ikhwansyah.