Program Besar, Fondasi Rapuh: Kesenjangan Infrastruktur Jadi Batu Sandungan Kopdes!

Keberhasilan administratif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pembangunan fisik dan kesiapan lahan yang menjadi syarat utama operasional koperasi.

JAKARTA – Masalah infrastruktur dasar masih menjadi hambatan utama di tengah gencarnya pendirian Koperasi Desa–Kelurahan Merah Putih (KD-KMP). Ketersediaan akses jalan, listrik, jaringan internet, hingga fasilitas pendukung lainnya yang belum merata mengurangi efektivitas operasional koperasi sehingga memperlambat penyelenggaraan layanan ekonomi bagi masyarakat.

Kondisi ini berpotensi mengganggu pelaksanaan program prioritas pemerintah yang menempatkan KD-KMP sebagai motor penggerak ekonomi desa. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada percepatan pembentukan koperasi, tetapi juga pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar agar ekosistem usaha di tingkat desa dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan capaian administratif yang tinggi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi lapangan, terutama terkait pembangunan fisik dan kelengkapan administrasi aset. Dirinya mencatat, hingga 6 November 2025, KD-KMP mencapai 73.698 koperasi yang tersambung ke Simkopdes (Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa) dan lebih dari 1,18 juta warga desa menjadi anggota.

Percepatan itu mengagumkan mengingat program baru berjalan sekitar delapan pekan. “Ini capaian yang sangat luar biasa. Larinya kencang sekali. Kita tentu berbangga,” ujar Anggia dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Koperasi serta Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT Agrinas Panhan Nusantara di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).

Meski begitu, dia mengingatkan keberhasilan administratif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pembangunan fisik dan kesiapan lahan yang menjadi syarat utama operasional koperasi.

Seperti diketahui, dari target 20.000 titik, baru 7.458 gerai dan gudang yang masuk tahap pembangunan. Sementara 11.240 lokasi lahan telah diajukan, banyak di antaranya belum dapat dikerjakan karena persoalan validasi dan administrasi aset yang belum tuntas.

“Kami mencatat adanya kesenjangan yang harus segera diurai. Banyak lokasi belum siap bangun bukan karena fisiknya, tetapi karena persoalan administrasi aset dan validasi lahan,” terangnya dikutip dari laman resmi DPR RI.

Dia juga menambahkan capaian angka tidak boleh berhenti di atas kertas. Selain persoalan lahan dan infrastruktur fisik, Komisi VI DPR turut menyoroti keterbatasan kapasitas pendamping di lapangan.

Peran business assistant dan project management officer (PMO) dinilai belum sebanding dengan kebutuhan nasional. Dirinya menyebut KD-KMP kini memasuki fase kritis, di mana keberhasilan program tidak lagi diukur dari akta pendirian koperasi, tetapi dari kesiapan operasionalnya.

Percepat Infrastruktur

Karena itu, Komisi VI DPR meminta penjelasan detail mengenai percepatan pembangunan fisik, kesiapan lahan, kelengkapan administrasi aset, dan skema pembiayaan termasuk sindikasi Himbara. Pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia serta integrasi ekosistem BUMN dan pemerintah daerah juga menjadi sorotan.

Anggia juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto menugaskan PT Agrinas Panhan Nusantara untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, sehingga progres tersebut diminta disampaikan secara terbuka.“Kami ingin tahu sejauh mana yang sudah dikerjakan, agar tidak ada titik yang hanya siap di atas kertas. Ini bukan sekadar membangun koperasi. Ini tentang memastikan pergerakan ekonomi hidup dari desa dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tandas Politisi Fraksi PKB itu.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyoroti persoalan fasilitas pendukung yang penting untuk melancarkan kegiatan koperasi desa.