Pemimpin Bersikap 'EGP' Tidak Peduli dengan Masa Depan Negara

» Kalau energi dan pangan yang fundamental terus diabaikan maka pemerintah akan terus berutang di atas utang.

» Mereka bukannya tidak mengerti membangun ekonomi, cuma sudah bersikap EGP (emang gue pikirin) dengan negaranya.

JAKARTA - Sepanjang pekan ini, para pejabat sibuk menyampaikan pernyataan kalau eskalasi konflik di Timur Tengah yang meluas setelah Iran menyerang balik Israel akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Padahal, jika dicermati sebenarnya tidak berkaitan. Sistem pemerintahan RI yang tidak bisa melawan persaingan global akibat kebijakan yang dibangun melemahkan ekonomi bangsa.

Konflik juga tidak ada hubungannya dengan rupiah, tetapi karena perekonomian yang buruk maka otomatis kurs rupiah terpuruk.

Sebagai negara yang sudah lama jadi net importir bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga minyak dunia akhirnya berimbas karena abai dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT).

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, pada Jumat (19/4), mengatakan di sisi lain, rakyat saat ini hidup susah, kondisi keuangannya mayoritas sangat lemah, bahkan daya belinya habis sama sekali.

Dalam kondisi seperti itu, tidak ada satu pun negara di dunia, kecuali Indonesia, yang memberikan bantuan sosial (bansos) secara rutin. "Tidak ada yang memberlakukan itu, karena uang hilang dan tidak menghasilkan produktivitas apa pun, hanya untuk makan dari hari ke hari. Mana ada negara di dunia yang belanja negaranya (APBN) habis untuk makan, tanpa produktivitas," kata Aditya.

Makanya, sistem komunisme dan sosialis tidak akan bisa bertahan. Hal itu yang mendorong Tiongkok membuka pasar dengan memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Melalui cara itulah, rakyat bisa mengembalikan bantuan negara dengan pendapatan dan kontribusi pajak. Apalagi kalau ekspor bisa berkontribusi dalam perolehan devisa.

"Tapi kalau untuk makan dan konsumsi, ya habis. Apa mau tiap bulan bikin bansos? Terus bagaimana nanti uang kita? Makanya, uang ratusan triliun atau bahkan ribuan triliun rupiah untuk konsumsi impor tidak menghasilkan apa-apa. Berbeda kalau belanja negara untuk membangun pertanian dan memajukan sektor riil dan UMKM itu akan balik ke negara," katanya.

Sayangnya, kata Aditya, pemerintah sudah bertahun-tahun tidak mau belajar dari kesalahan, malah terus berulang. Rupiah jebol bukan karena perang di Timur Tengah, tapi lebih berkaitan dengan perekonomian nasional yang buruk. Kalau kreditur menjual surat utang Indonesia, hal itu karena mereka melihat ada surat utang negara lain yang lebih menjanjikan.

"Apalagi Bank Indonesia (BI) tidak mau menaikkan suku bunga acuan BI7days Reverse Repo Rate hanya demi melindungi temannya. Kalau kita tidak memperkuat fundamental fiskal dan treasury dan trade defisit, bagaimana mempertahankan nilai rupiah?" katanya.

Kalau pengembangan teknologi dan modal sektor riil yang dikembangkan berbasis impor, kalau nilainya naik dalam rupiah, maka akan memicu inflasi. "Inflasi kan jelas meningkatkan jumlah kemiskinan. Kemampuan rakyat yang sudah lemah semakin lemah. Jangan lihat kaitan orang perang di ujung sana? Kalau kita badannya tidak sehat, jangan salahkan orang lain di tempat jauh," urainya.

Kalau hal yang fundamental yaitu energi dan pangan terus diabaikan maka pemerintah akan terus berutang di atas utang, lalu BI terus mencetak duit. Akibatnya defisit APBN, defisit neraca perdagangan, dan defisit transaksi berjalan akan melebar. Berapa lama rupiah bisa bertahan..

Sektor riil juga tidak bisa bersaing, bahkan untuk industri dasar yang rendah teknologi sekalipun. "Bagaimana mau bicara industri yang teknologi canggih. Bagaimana impor substitusi kalau barang impor lebih murah. Bagaimana bisa bertahan kalau impor pangan kita tidak pernah turun, impor jagung, tepung terigu, meningkat terus. Mau makan saja tergantung negara lain," kata Aditya.