HKI: Pembentukan Satgas De-Bottlenecking oleh Presiden Dorong Optimalisasi Kawasan Industri di Tengah Dinamika Global

JAKARTA- Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) DeBottlenecking yang bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan investasi di Indonesia.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam mempercepat realisasi investasi nasional, khususnya dalam menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi para pelaku usaha, mulai dari keterlambatan administratif hingga praktik-praktik yang merugikan investor.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Akhmad Maruf Maulana memandang bahwa kehadiran Satgas ini akan menjadi katalis dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif, sehingga mampu meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.

"Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia, kami menilai kondisi ini harus dimanfaatkan secara strategis sebagai peluang untuk menarik relokasi industri global sekaligus momentum untuk berbenah diri secara menyeluruh,"ucap Maruf di Jakarta, Kamis (2/4).

HKI terangnya menekankan bahwa dalam situasi global seperti saat ini, banyak perusahaan internasional tengah melakukan diversifikasi rantai pasok (supply chain diversification). Indonesia harus mampu menangkap peluang tersebut dengan memastikan kesiapan kawasan industri yang kompetitif, didukung oleh infrastruktur yang memadai, kepastian regulasi, serta proses perizinan yang cepat dan efisien.

Selain itu, momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasistruktural, khususnya dalam mengatasi berbagai hambatan investasi di tingkat daerah. "Dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala seperti perizinan yang berbelit dan tidak sinkron antar instansi, keterlambatan pelayanan administratif, ketidakpastian tata ruang, hingga munculnya praktik-praktik yang merugikan investor,"tutur Maruf.

HKI menilai bahwa permasalahan-permasalahan tersebut cenderung berulang dari tahun ke tahun, sehingga perlu diselesaikan secara sistematis dan konsisten.

Dia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam implementasi kebijakan investasi. Maruf menyampaikan bahwa seluruh pihak perlu memastikan tidak ada praktik-praktik yang menghambat proses investasi, termasuk penyalahgunaan nama pemerintah atau Presiden. Iklim investasi yang kondusif harus dijaga bersama.

“Ia menambahkan bahwa masih terdapat berbagai hal dalam proses investasi yang perlu menjadi perhatian dan penyempurnaan bersama, guna menjaga persepsi dan kepercayaan investor. Hal tersebut diharapkan dapat terus dibenahi melalui upaya bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Lebih Proaktif

Maruf juga menyampaikan bahwa Indonesia harus mengubah cara pandang dalam menghadapi ketidakpastian global, harus lebih proaktif dan agile.

“Di tengah berbagai hambatan, selalu ada peluang. Kondisi geopolitik saat ini harus kita jadikan momentum untuk berbenah diri sekaligus mempercepat langkah dalam menarik investasi global. Kuncinya adalah kecepatan eksekusi, kepastian regulasi, dan keberanian membereskan hambatan di lapangan, khususnya di daerah. Jika ini dapat dilakukan secara konsisten, Indonesia berpotensi besar menjadi tujuan utama relokasi industri dunia,"ujarnya

HKI juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, serta memastikan kawasan industri di Indonesia siap menjadi garda terdepan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.