Menteri PPPA: Penegakan Hukum TPPO Akan Lebih Cepat

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga, mengatakan penegakan hukum kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akan lebih cepat. Pemerintah telah mengubah struktur Satuan Tugas (Satgas) tim pemberantasan TPPO untuk mewujudkan hal tersebut.

"Dengan Ketua Pelaksana Harian Satgas TPPO langsung oleh Kapolri maka penegakan hukum dapat dilakukan lebih cepat," ujar Bintang, dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (6/7).

Adapun struktur Satgas TPPO yaitu Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Kepala Polisi RI (Kapolri); Ketua I, Menteri Kooordinator Politik, Hukum dan Keamanan; Ketua II adalah Menteri Kooordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saat ini sedang dilakukan proses perubahan Peraturan Presiden terkait perubahan stuktur kelembagaan tersebut.

Bintang mengapresiasi penegakan hukum atas TPPO mengingat maraknya kasus kejahatan perdagangan orang. Penegakan hukum ini merupakan upaya nyata untuk memerangi segala bentuk kejahatan TPPO di seluruh Indonesia yang korbannya mayoritas perempuan dan anak.

"TPPO merupakan kejahatan yang luar biasa dan merupakan praktik pelanggaran terburuk terhadap hak azasi manusia. Karena itu, perlu penegakan hukum yang tegas sesuai dengan UU yang berlaku serta menghukum seberat-beratnya para pelaku," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....