Menko PM: Pemerintah akan Prioritaskan Kesehatan Mental demi Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA - Pemerintah menegaskan pentingnya menjadikan kesehatan mental sebagai agenda strategis nasional demi keberlanjutan pembangunan dan ketahanan sosial. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

“Sekali lagi, kesehatan mental menjadi agenda strategis dan tanggung jawab bersama. Ini menunjukkan adanya gunung es yang sangat mengkhawatirkan yang setiap saat bisa menjadi lebih banyak dan lebih parah lagi,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (28/2).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sekitar 28 juta masyarakat Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Angka tersebut dinilai menunjukkan persoalan yang kompleks dan multidimensi.

“Gangguan kesehatan mental tidak berdiri sendiri. Persoalan itu dipicu kemiskinan struktural, tekanan sosial-ekonomi hingga kurangnya literasi dan dukungan psikososial di tingkat komunitas,” ucap Muhaimin.

Menurut Muhaimin, pendekatan penanganan tidak cukup hanya berfokus pada dampak. Pemerintah harus mengatasi akar persoalan sistemik lewat penguatan regulasi, anggaran tepat sasaran, serta kolaborasi lintas sektor berkelanjutan.

“Pemberdayaan masyarakat tidak semata soal ekonomi tetapi juga menyangkut penguatan kesejahteraan psikologis. Tanpa ketahanan psikososial, pembangunan dinilai tidak akan berkelanjutan,” ucap Muhaimin.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin mengapresiasi para aktivis, termasuk Ida Fauzia, serta dukungan akademisi dari UI. Pemerintah juga terus memperkuat akses layanan kesehatan jiwa melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Hari ini kita dituntut untuk bahu-membahu memastikan tidak ada satu pun yang sendirian menanggung beban. Kita punya saudara, kita punya keluarga, kita satu kesatuan,” kata Muhaimin.

Sementara, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto, menekankan pemenuhan hak dasar anak, terutama akses pangan bergizi bagi seluruh anak. Ia mengaku geram terhadap pandangan yang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diperlukan.

“Makanya kami itu geram ketika ada suara yang mengatakan bahwa MBG itu tidak perlu. Karena realita di lapangan ada banyak anak-anak yang tidak mendapatkan akses, bahkan tidak memiliki basic right,” kata Mugiyanto saat diwawancarai awak media di Jakarta, Kamis (26/2).

Menurut dia, pemenuhan pangan tidak sekadar soal makan, tetapi juga kualitas gizi yang menentukan masa depan generasi bangsa. Ia menyebut kondisi ini panggilan bagi semua pihak melindungi anak sebagai pewaris masa depan bangsa.

“Dan ini bukan cuma pangan, tapi pangan yang bergizi, kalau sekadar makan bisa apa saja, tapi itu tidak cukup untuk menciptakan generasi emas. Ini call bagi semua pihak, bahkan termasuk orang tua, untuk melihat dan menempatkan anak sebagai pewaris masa depan,” ucap Mugiyanto. ils/I-1