Komunikasi Efektif Pemerintah, Kunci Menangkal Kepanikan

JAKARTA - Saat ini Indonesia dinilai belum masuk dalam level krisis ekonomi, meskipun ada beberapa indikator yang mengkhawatirkan seperti penurunan daya beli masyarakat dan deflasi di tengah bulan Ramadan. Karenanya, pemerintah perlu menangkis kepanikan atas ancaman krisis ekonomi yang tengah menghantui Indonesia.

Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhani menjelaskan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami penurunan drastis hingga lebih dari lima persen pada 18 Maret 2024. Hal itu dipicu oleh sentimen psikologis pasar yang dipengaruhi oleh berbagai isu, seperti kebijakan dagang Amerika Serikat (AS), delisting saham-saham perusahaan konglomerat Indonesia dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Financial Times Stock Exchange (FTSE), defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta isu-isu politik lainnya.

"Persoalannya, pasar saham kerap kali merespons cepat isu-isu negatif yang belum tentu benar," kata Zidni di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (19/3).

Menurutnya, salah satu katalis dari krisis ekonomi adalah kepanikan publik. Karena itu, pemerintah perlu melakukan komunikasi publik yang efektif untuk mencegah kepanikan tersebut.

"Pemerintah perlu mengkomunikasikan program-program mereka dengan lebih baik kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kepanikan," tuturnya.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah, terutama di tengah kondisi defisit anggaran. Dia menyarankan agar pemerintah menunda program-program yang kurang prioritas dan fokus pada belanja yang produktif, seperti infrastruktur, sosial, pendidikan dan bantuan langsung kepada masyarakat.

"Belanja produktif akan meningkatkan perputaran uang di masyarakat," jelasnya.

Solusi ketiga yang ditawarkan Zidni adalah peningkatan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Menurutnya, investasi asing sangat penting untuk menambah likuiditas di Indonesia.

Namun, dia mengakui masih banyak dinamika yang dihadapi investor asing, seperti regulasi yang berubah-ubah, korupsi, dan konflik sosial dengan masyarakat.

"Pemerintah perlu mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut, sehingga investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, prospek ekonomi Indonesia cukup baik dan diperkirakan bisa tumbuh hingga lima persen tahun ini.

“Dengan menerapkan dan fokus pada strategi multifaset, Indonesia dapat menciptakan perekonomian yang lebih tangguh dan dinamis. Saya tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia,” kata Kepala Ekonom Juwai IQI Shan Saeed dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut dia, pemerintah Indonesia dapat melakukan satu hal penting dalam hal ini, yaitu memberikan kepercayaan kepada investor lokal untuk mendorong pertumbuhan dan menarik investasi asing langsung (FDI) ke dalam perekonomian.

“Fokus pada ekonomi domestik adalah kunci utama. Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai hasil PDB yang diinginkan pada tingkat makro,” ungkapnya.

Titik Balik

Shan Saeed juga memaparkan ada beberapa strategi yang bisa menjadi motor titik balik perekonomian Indonesia di 2025. Pertama, meningkatkan infrastruktur transportasi, energi, dan digital untuk mendorong produktivitas. Investasi infrastruktur memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan PDB.

Kedua, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja dan inovasi.

Saat ini, terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB Indonesia. Dalam hal tenaga kerja, UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja, yaitu sekitar 119,6 juta orang. Namun, hanya sekitar 17,5 juta pelaku UMKM yang telah memasuki ekosistem digital dan memanfaatkan niaga-el (e-commerce).