Kepastian hukum dan Integritas Birokrasi Faktor Utama untuk Menarik Investasi

Praktik suap dan pungli telah lama menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mengakses layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan.

JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) diminta membenahi tata kelola Pemerintahan, terutama yang terkait dengan penyaluran belanja daerah yang sarat dengan praktik manipulasi dan mark up atau penggelembungan anggaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK), dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus penyelewengan kekuasaan di daerah, termasuk jual-beli jabatan, salah stunya di Bekasi.

Masih maraknya penyelewengan kekuasaan itu menunjukkan reformasi tata kelola dalam Pemerintah Daerah (Pemda) belum usai.

“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” kata Menkeu dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025, di Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Y. Sri Susilo menilai, pemberantasan korupsi merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Korupsi jelasnya menciptakan distorsi pasar, menurunkan efisiensi birokrasi, serta menghambat penyaluran anggaran secara optimal. “Ketika korupsi ditekan, maka alokasi sumber daya menjadi lebih efisien dan produktif. Hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Sri Susilo.

Praktik korupsi jelasnya sering kali menimbulkan biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya membebani masyarakat dan pelaku usaha. Dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, investor akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Kepastian hukum dan integritas birokrasi menjadi faktor utama dalam menarik investasi dan memperkuat fundamental ekonomi,” kata Susilo.

Dia pun menekankan perlunya konsistensi memberantas korupsi, karena efeknya ke ekonomi baru kelihatan dalam jangka menengah hingga panjang. Dibutuhkan konsistensi, pengawasan, serta pembenahan sistem tata kelola publik agar hasilnya bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Yang terpenting adalah membangun budaya antikorupsi secara sistemik, bukan hanya penindakan, agar stabilitas ekonomi bisa berjalan beriringan dengan keadilan sosial,” tutupnya.

Capaian Prestisius

Sementara itu, pengamat masalah sosial dan kemasyarakatan, Serian Wijatno menilai capaian prestisius di bidang pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meningkatkan ekonomi hingga berdampak pada kesejahteraan sosial.

“Ini menunjukkan langkah yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena berkurangnya korupsi memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Serian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10).