Disdukcapil Diharapkan Kurangi Golongan Putih

JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) diminta terus menyempurnakan data pemilih menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Hal ini penting dilakukan guna menekan angka golput (tidak bisa menggunakan hak pilih) akibat faktor administratif. Dorongan ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Kamis (19/1).

Diamengingatkan, pada pemilu terakhir, angka golput akibat administratif mencapai lima persen. Maka, dengan tahapan pemilihan yang akan dimulai Februari 2023 mendatang, Dinas Dukcapil perlu memperkuat sinkronisasi data kependudukan dengan KPUD DKI Jakarta. Hal ini, terutama menyangkut data terbaru pemilih Jakarta sehingga hak pilih warga Jakarta tidak terabaikan. Sebab, banyak didapatkan warga penghuni rusun atau apartemen sering kali kehilangan hak pilih atau sering disebut golput administratif. Golput administratif itu sampai lima persen dari data pemilih dalam pemilu terakhir.

"Pada akhirnya mereka enggan datang ke TPS untuk pencoblosan," kata Mujiyono di Jakarta, Kamis.

Selain soal hak pilih warga Jakarta, dia juga menyoroti masih adanya data nomor identitas kependudukan (NIK) ganda. Bahkan mirisnya, persoalan NIK ganda tersebut lolos hingga saat pengumuman daftar pemilih tetap.

Jumlahnya banyak sekali. Seringkali waktu pendaftaran data pemilih di awal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan, masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Dobel NIK ini disinyalemen karena dokumen yang diurus tidak melalui prosedur. Secara fisik ada, namun setelah dicek di database, NIK-nya dobel.
Halaman Selanjutnya....