Cegah PMK pada Hewan, Kementan Gelar Vaksinasi Tahap II Juli-September

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat upaya pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui pelaksanaan vaksinasi nasional secara bertahap. Setelah sebelumnya sukses digelar pada Tahap I (Februari–April 2025), vaksinasi Tahap II kembali digencarkan pada Juli hingga September 2025 sebagai bagian dari strategi pemberian vaksin booster guna menjaga dan meningkatkan kekebalan ternak secara berkelanjutan.

Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), kembali mencanangkan Bulan Vaksinasi PMK sebagai ajakan nasional bagi pemerintah daerah, asosiasi, perguruan tinggi, peternak, serta pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Bulan Vaksinasi PMK menjadi momentum untuk mempercepat cakupan vaksinasi demi melindungi ternak dan menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, di Jakarta (11/7).

Ia menekankan bahwa vaksin booster pada tahap kedua ini sangat penting dilakukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan hewan terhadap virus PMK, terutama di wilayah-wilayah dengan lalu lintas ternak yang tinggi atau berisiko tinggi penularan.

Direktur Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, menjelaskan bahwa vaksinasi bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kualitas dan ketepatan waktu.

“Pemberian vaksin booster pada periode ini bertujuan memperkuat antibodi yang sebelumnya telah terbentuk. Tanpa booster, kekebalan akan menurun, dan ini bisa membuka peluang virus kembali menyerang,” ujar Hendra.

Ia juga mengingatkan bahwa vaksinasi harus didukung dengan praktik biosekuriti di tingkat peternak. “Vaksin saja tidak cukup. Peternak juga harus disiplin menjaga kebersihan kandang, membatasi lalu lintas hewan, dan melapor jika ada gejala klinis pada ternak,” tambahnya.

Percepat Koordinasi

Selain edukasi, Dirjen Agung juga mendorong percepatan koordinasi antara Dinas Peternakan provinsi, kabupaten, dan kota agar proses distribusi dan pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar, merata, dan sesuai target.

“Perlindungan terhadap ternak sama artinya dengan perlindungan terhadap sumber penghidupan peternak dan ekonomi pangan kita. Mari kita sukseskan bersama Bulan Vaksinasi PMK,” ajak Agung.

Kementan menegaskan bahwa vaksinasi PMK merupakan bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia bebas PMK. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha peternakan, hingga kesadaran individu peternak.