2026, Kementan Telah Salurkan 4 Juta Vaksin PMK ke 29 Provinsi

JAKARTA — Upaya menjaga kesehatan ternak menjadi kunci keberlanjutan usaha peternak rakyat. Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dilakukan secara rutin terbukti mampu menekan risiko penyakit dan menjaga produktivitas ternak. Hal ini terlihat di Kelompok Ternak Lestari Mulyo, Trimulyo, Sleman, yang sejak 2022 tercatat bebas kasus PMK.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Kementerian Pertanian saat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda melakukan tinjauan lapangan ke kelompok ternak tersebut pada Kamis, 29 Januari 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi PMK berjalan konsisten dan memberi manfaat nyata bagi peternak.

Agung menegaskan vaksinasi tidak boleh kendur, terutama di wilayah dengan populasi ternak padat seperti Pulau Jawa yang telah ditetapkan sebagai zona pemberantasan PMK. Vaksinasi, kata dia, harus dilakukan secara rutin setiap enam bulan untuk menjaga kekebalan ternak.

“Alhamdulillah di kelompok ini sejak 2022 tidak ada kasus. Tentu harus dipertahankan. Salah satunya dengan vaksinasi,” ujar Agung ditemui di sela kegiatan.

Menurut Agung, kewaspadaan peternak perlu terus dijaga, terutama pada musim hujan dengan kondisi cuaca kurang bersahabat yang berpotensi meningkatkan daya tahan virus. Ia juga mengingatkan agar ternak yang sakit tidak didistribusikan atau dijual sebelum benar-benar sembuh.

“Kalau pun ternak sakit, jangan didistribusikan maupun dijual. Harus diobati dahulu hingga sehat,” katanya.

Penguatan vaksinasi dan kewaspadaan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga kelancaran usaha peternak, khususnya menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, ketika mobilitas ternak dan kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

Pada 2026, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK untuk 29 provinsi endemik. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pemerintah menyiapkan 104.000 dosis vaksin yang diberikan dalam dua periode vaksinasi. Langkah ini diharapkan memberi perlindungan merata bagi peternak di daerah.

“Di DIY sudah tercatat 174 kasus dan ini harus direspons dengan penanganan efektif,” kata Agung.

Dari sisi teknis pengendalian penyakit, Kepala Balai Besar Veteriner Wates, Nur Saptahidhayat, menyatakan setiap laporan kasus PMK akan langsung ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium, baik melalui tes swab maupun sampel darah.

Langkah lanjutan yang dilakukan adalah isolasi hewan sakit dan pemberian pengobatan. “PMK kalau tidak ada penyakit lain itu masih bisa diobati dengan antibiotik. Yang penting jangan lepas kukunya karena biasanya nanti tidak bisa berdiri,” kata Nur.

Nur menambahkan kondisi musim hujan dengan cuaca dingin memang membuat virus lebih bertahan lama dibandingkan musim kemarau. Karena itu, penerapan vaksinasi dan kebersihan kandang menjadi kunci pengendalian penyakit di tingkat peternak.

“Ada dua yang penting. Vaksinasi dan menjaga kebersihan kandang. Kalau itu dilakukan pasti kasus akan turun,” ujarnya.

Bagi peternak, vaksinasi rutin dan pendampingan teknis dari pemerintah memberi kepastian usaha karena risiko penyakit dapat ditekan, ternak tetap produktif, dan aktivitas penjualan berlangsung lebih aman. Melalui kebijakan vaksinasi yang terencana dan respons lapangan yang cepat, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus melindungi peternak sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.