Jelang IGA 2026, Kemendagri Dorong Pemda Jadikan Inovasi Budaya Kerja

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) menjadikan inovasi sebagai bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut diperkuat melalui pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diharapkan tidak sekadar menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga mendorong lahirnya solusi nyata bagi masyarakat.

Dorongan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuka kegiatan Presentasi Kepala Daerah dalam rangkaian seleksi pemenang IGA 2026. Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dari Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Wiyagus menegaskan, inovasi harus menjadi kebiasaan dalam bekerja dan menyelesaikan persoalan pemerintahan. Pemda juga perlu memberikan ruang bagi inisiatif aparatur serta melibatkan masyarakat dalam merumuskan solusi sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Menurut Wiyagus, esensi IGA tidak berhenti pada pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil menciptakan inovasi. Ajang tersebut harus menjadi pemantik agar pemda terus mengembangkan, mereplikasi, dan memperluas manfaat berbagai praktik baik.

"Jadi inovasi ini bukan sekadar aplikasi baru, kegiatan baru, atau perubahan nama program. Tapi inovasi ini adalah cara baru yang lebih efektif untuk menghasilkan nilai untuk publik," katanya.

Ia menjelaskan, ruang kreativitas yang diberikan kepada pemda perlu dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan secara kontekstual, terukur, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, inovasi tidak hanya terlihat dari kebaruan program, tetapi juga dari efektivitas serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Wiyagus turut menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat di Indonesia, antara lain produktivitas, kualitas kelembagaan, pengembangan teknologi, serta kemampuan mengubah pengetahuan menjadi nilai ekonomi. Menurut dia, penguatan aspek tersebut membutuhkan pembangunan ekosistem inovasi secara konsisten.

Ekosistem tersebut perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media. Pemda juga diminta membuka ruang bagi para inovator agar praktik yang terbukti berhasil dapat direplikasi dan diterapkan lebih luas.

Selain itu, Wiyagus menekankan pentingnya inovasi untuk mendorong kemandirian fiskal daerah yang sehat dan berkeadilan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata dia, perlu didukung pendataan akurat, administrasi modern, perluasan basis penerimaan, serta perbaikan kualitas layanan.

"Sinergi pusat dan daerah harus terlihat dalam proyek yang saling menguatkan, pengurangan hambatan investasi, konektivitas antardaerah, dan dampak pembangunan yang dapat dirasakan betul oleh masyarakat," tuturnya.

Sebagai contoh, Wiyagus menyinggung inovasi Pemerintah Kota Mojokerto melalui aplikasi Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi atau Bajak Sambal Terasi. Program tersebut menghubungkan nilai tabungan bank sampah dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui sistem digital.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menggunakan nilai tabungan dari kegiatan pengelolaan sampah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Inovasi ini mengintegrasikan persoalan lingkungan, inklusi ekonomi, dan administrasi pendapatan daerah dalam satu layanan.

"Pendekatan ini menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan, inklusi ekonomi, dan administrasi pendapatan dapat dirangkai menjadi satu. Nilai inovasinya juga terletak pada keterpaduan, kemudahan bagi warga, serta peluang menciptakan nilai ekonomi," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Wiyagus juga mengutip pemikiran ekonom Amartya Sen mengenai pembangunan sebagai upaya memperluas kapabilitas manusia. Artinya, pembangunan perlu memberikan kesempatan nyata kepada masyarakat untuk memilih dan menjalani kehidupan yang bernilai.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan fiskal akan bermakna apabila mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta layanan publik yang lebih baik. Karena itu, masyarakat perlu ditempatkan bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai bagian dari penggerak pembangunan.

"Inilah prinsip yang harus mendasari inovasi. Manusia bukan hanya sekadar penerima manfaat, melainkan subjek sekaligus penggerak aksi pembangunan," ujarnya.