Harga Pangan Naik, Wamendagri Wiyagus Dorong Pemda Gunakan Anggaran BTT

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu mengendalikan inflasi, terutama akibat kenaikan harga pangan. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk untuk mendukung subsidi angkutan komoditas dari daerah yang mengalami surplus pangan ke wilayah yang kekurangan pasokan.

Dorongan itu disampaikan Wiyagus dalam Rapat Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Inflasi Tertinggi se-Wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Rapat tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Wiyagus menjelaskan, optimalisasi anggaran BTT dapat menjadi salah satu pilihan bagi pemda untuk merespons tekanan inflasi di wilayah masing-masing. Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memperlancar pengiriman bahan pangan sekaligus menekan biaya transportasi yang berpengaruh terhadap harga jual di tingkat konsumen.

Menurutnya, kebijakan pengendalian inflasi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah agar pelaksanaannya lebih efektif. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi yang menghadapi tantangan pasokan pangan akibat cuaca ekstrem yang memengaruhi produksi berbagai komoditas, termasuk cabai.

Pemda diminta mengidentifikasi kebutuhan distribusi serta menentukan langkah yang paling sesuai untuk menjaga ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Pemanfaatan BTT juga harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Selain dukungan pembiayaan distribusi, pemerintah daerah perlu memastikan pasokan pangan dari wilayah produsen dapat menjangkau daerah yang membutuhkan. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi hambatan pengiriman komoditas dan membantu menjaga kestabilan harga di tengah masyarakat.

Selain mengoptimalkan anggaran, Wiyagus menekankan pentingnya pengawasan terhadap rantai distribusi pangan dan penegakan hukum secara berkelanjutan. Upaya tersebut perlu dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mencegah gangguan distribusi yang berpotensi memengaruhi ketersediaan barang dan memicu kenaikan harga.

“Sekali lagi penegakan hukum dan pengawasan distribusi ini langkah konkretnya harus bersama dengan Satgas Pangan secara terus-menerus untuk mengevaluasi terkait dengan inflasi yang ada di daerahnya,” jelasnya.

Wiyagus juga menyoroti kebutuhan sarana pendukung yang disampaikan sejumlah pemda dalam rapat koordinasi tersebut. Kebutuhan itu mencakup sarana transportasi, fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage, hingga penyewaan gudang untuk menjaga kelancaran penyaluran komoditas pangan.

Menurutnya, ketersediaan fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai dapat membantu pemda mengatasi kendala distribusi di wilayah masing-masing. Kebutuhan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Wiyagus menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat, khususnya mengenai dukungan transportasi, fasilitas penyimpanan, dan penyewaan gudang. Sebagai pengampu wilayah Kalimantan dan Sulawesi, ia berkomitmen mengupayakan fasilitasi agar kebutuhan daerah dapat ditangani melalui koordinasi dengan pihak terkait.

“Nanti ada beberapa PR bagi saya yang harus saya segera tindak lanjuti atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian seperti memfasilitasi transportasi dan storage dan sewa-sewa gudang. Ini nanti ini PR saya selaku pengampu wilayah Kalimantan-Sulawesi tentunya akan berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya.

Ia turut mengapresiasi komitmen kepala daerah beserta jajaran yang dinilai telah merespons upaya pengendalian inflasi secara cepat. Wiyagus berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar kebijakan yang dijalankan mampu menjaga keterjangkauan harga pangan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, tugas kita adalah memberikan kenyamanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR, serta Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Andi Bataralifu dan sejumlah perwakilan pemerintah daerah dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga mengikuti kegiatan tersebut.

Melalui koordinasi lintas pemerintahan, Kemendagri mendorong pemda mengambil langkah konkret untuk mengatasi tekanan inflasi di daerah. Optimalisasi anggaran, kelancaran distribusi, pengawasan rantai pasok, dan pemenuhan fasilitas logistik diharapkan dapat membantu menjaga pasokan serta kestabilan harga pangan.