Wacana HP Gratis untuk Bansos Dipertanyakan, Airlangga Tegaskan Tak Pernah Dibahas

Jakarta - Rencana pembagian telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) perlu dikaji ulang dari sisi urgensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal, kata ekonom sekaligus dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho.

Dikutip dari situs resmi UGM, Wisnu menilai kebijakan tersebut perlu dibandingkan dengan alternatif penggunaan anggaran yang berpotensi memberikan manfaat sosial dan ekonomi lebih besar, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.

Menurut dia, persoalan inklusi keuangan dan kesenjangan digital di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kepemilikan perangkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat sebanyak 93,5 persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki telepon seluler.

“Terus terang, urgensinya kurang. Masalahnya ada pada rekening yang tidak digunakan, literasi digital yang rendah, dan titik tarik tunai yang belum merata. PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang menganggur selama bertahun-tahun. Rekeningnya ada, HP-nya ada, tetapi tidak digunakan,” kata Wisnu, Selasa (20/10).

Wisnu menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas anggaran secara cermat. Setiap kebijakan belanja publik, kata dia, perlu mempertimbangkan besarnya manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, terlebih ketika kebutuhan dasar masyarakat masih memerlukan perhatian.

Ia menilai alokasi anggaran untuk pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan penanganan stunting berpotensi memberikan manfaat sosial jangka panjang yang lebih jelas dibandingkan pembagian perangkat digital yang efektivitasnya belum teruji secara memadai.

“Setiap rupiah untuk HP adalah rupiah yang tidak masuk ke ruang kelas yang rusak, guru honorer, puskesmas yang kekurangan tenaga, atau penanganan stunting. Kalau dibandingkan, pendidikan dasar dan layanan kesehatan memberi imbal hasil sosial jangka panjang yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan pembagian perangkat yang manfaatnya masih spekulatif,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian HP gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bansos.

“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyampaikan wacana pembagian HP gratis sebagai bagian dari program pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat berusia 17 tahun, sekaligus untuk mendukung penyaluran bansos. Hal tersebut disampaikan dalam acara Prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa (13/10).

Meski menegaskan bahwa pembagian HP gratis tidak pernah dibahas, Airlangga memastikan program pembukaan rekening secara massal tetap akan dijalankan. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan regulasi sebagai landasan pelaksanaan program tersebut.

"Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun untuk mendukung program penyediaan rekening secara massal melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank sekaligus memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.