Tak Cukup Komitmen Hijau, Pemerintah Kejar Investasi Konkret di COP31

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membidik kerja sama dan investasi hijau konkret melalui partisipasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, guna memperkuat ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Terbatas Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Delegasi Republik Indonesia untuk COP31 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (12/10), dengan penguatan pasar karbon menjadi salah satu agenda utama untuk membuka akses pembiayaan internasional.

"Delegasi Indonesia pada COP31 harus membawa pulang kerja sama substantif dan investasi konkret untuk mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan hijau nasional," kata Zulkifli dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin (12/10).

Menurut dia, partisipasi Indonesia dalam forum iklim internasional perlu diarahkan pada hasil yang dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama lintas negara dan investasi di berbagai sektor strategis.

Penguatan pasar karbon menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan pengurangan emisi serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan dan penghidupan masyarakat.

"Indonesia ingin membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya dunia. Kebijakan ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan hijau sekaligus pintu masuk pembiayaan internasional untuk mendukung aksi iklim dan pembangunan nasional," ujarnya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional sebagai landasan penguatan tata kelola karbon.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak diluncurkan pada September 2023 hingga 30 September 2026, Bursa Karbon Indonesia mencatat akumulasi nilai transaksi Rp93,97 miliar dengan volume 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e), serta 160 pengguna jasa terdaftar.

Sementara itu, dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta pada 6 Oktober, Menko Pangan menyebut potensi pasar karbon Indonesia dapat mencapai 7,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp138 triliun per tahun.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan pemerintah telah menerbitkan unit karbon untuk empat proyek sektor kehutanan dengan potensi pengurangan emisi sekitar 30 juta tCO2e.

Keempat proyek tersebut diperkirakan memiliki nilai transaksi sekitar Rp5 triliun dan berpotensi menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp500 miliar.

Zulhas yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pelaksanaan aksi iklim dan investasi hijau.

Menurut dia, kebutuhan pembiayaan tersebut semakin mendesak karena perubahan iklim berdampak langsung terhadap produksi pangan dan kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain melalui kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan.

"Komitmen iklim harus kita terjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kita ingin menjaga komitmen iklim global Indonesia, melestarikan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.