Indonesia International Sustainability Forum: Saatnya Ekonomi RI Naik Kelas Lewat Bisnis Hijau

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi Indonesia.

“Keberlanjutan bukan hanya agenda iklim, tetapi juga agenda ketahanan ekonomi bagi Indonesia,” kata Anindya dalam pembukaan ISF 2026 di Jakarta, Selasa (6/10).

Ia mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini merupakan edisi keempat dan dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

Ia menyebut lebih dari 7.000 partisipan menghadiri forum tersebut.

Anindya memandang ISF sebagai tempat untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret dalam mendukung agenda keberlanjutan.

“Kami percaya gagasan yang kredibel, kemampuan yang lebih kuat, dan peluang konkret harus dipertemukan dalam forum seperti ini,” ujar dia.

Menurut Anindya, agenda keberlanjutan semakin penting karena dinamika geopolitik global kembali menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu perhatian utama dunia.

Ia menjelaskan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya penguatan ketahanan energi agar Indonesia semakin mampu menghadapi perubahan harga dan dinamika pasar energi global.

“Ketergantungan inilah yang membuat kita terpapar ketika harga global bergerak,” ucap Anindya.

Ia mengatakan Indonesia memiliki peluang memperkuat ketahanan energi melalui percepatan elektrifikasi, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, serta pengurangan paparan terhadap bahan bakar impor.

“Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat ketahanan energinya dengan mempercepat elektrifikasi, meningkatkan energi terbarukan, dan mengurangi paparan terhadap bahan bakar impor,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anindya menilai penguatan kemandirian energi juga sejalan dengan arah pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global.

Kadin, lanjut dia, memandang kerja sama pemerintah dan dunia usaha melalui semangat "Indonesia Incorporated" diperlukan untuk menghubungkan prioritas nasional dengan kemampuan pelaku usaha serta kemitraan internasional.

Dalam mendukung aksi iklim dan pertumbuhan berkelanjutan, Anindya menyebut Kadin memiliki lima prioritas utama.

“Pertama, kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk ketahanan energi,” ujar dia.