Pemerintah Kejar Efisiensi Logistik Nasional

JAKARTA – Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional untuk memperkuat efisiensi dan daya saing ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun, pencapaiannya membutuhkan pembenahan konektivitas, infrastruktur, serta tata kelola distribusi agar penurunan biaya benar-benar terasa hingga pelaku usaha dan konsumen.

Saat ini, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meskipun telah mengalami perbaikan dari posisi sebelumnya yang sempat berada di atas 20 persen terhadap PDB, porsi biaya logistik Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura sekitar 8 persen, Malaysia sekitar 13 persen, dan Filipina sekitar 13 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan biaya logistik nasional dapat ditekan hingga 10 persen guna meningkatkan efisiensi perekonomian di tengah ketidakpastian global. “Kita ketahui logistik angkanya sekitar 14 persen, kalau kita targetkan 10 persen saja, maka itu akan perbaikan terhadap perekonomian nasional yang deltanya 4 persen. Jadi itu mungkin salah satu low hanging fruit yang harus kita kejar,” ujar Airlangga dalam acara ANTARA Business Forum (ABF) 2026 di Jakarta, Rabu (23/9).

Airlangga menjelaskan penurunan biaya logistik merupakan salah satu strategi efektif dalam memperbaiki efisiensi perekonomian nasional. Sebab, persaingan logistik menjadi kian penting di tengah situasi global yang masih menghadapi ketidakpastian.

Selain menekan biaya logistik, strategi lain yang bisa ditempuh pemerintah yakni dengan menarik lebih banyak investasi. Pertumbuhan investasi perlu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) karena investasi dapat menciptakan lapangan kerja, menghemat devisa, sekaligus meningkatkan ekspor.

"Investasi itu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga menghemat devisa dan juga meningkatkan ekspor. Jadi inilah yang diharapkan menjadi penunjang utama perekonomian," ujar Airlangga.

Di samping itu, pemerintah juga perlu terus mendorong peningkatan nilai tambah ekspor. Dalam upaya tersebut, efisiensi logistik menjadi salah satu faktor yang berperan dalam memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

Airlangga mengatakan pemerintah juga terus memperkuat konektivitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. Peningkatan efisiensi diperlukan agar Indonesia memiliki daya saing yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan global.

"Nilai tambah daripada ekspor harus terus meningkat dan sekali lagi peran logistik menjadi penting dan dalam persaingan secara global efisiensi 4 persen itu nilainya sangat signifikan," kata dia.

Transformasi Digital

Sementara itu, Komisaris PT Pelindo (Persero) Arief Poyuono mengusulkan pengembangan platform ADHARA, konsep integrasi supply chain yang menghubungkan pelaku usaha, penyedia logistik, lembaga pembiayaan, dan pembeli internasional dalam satu ekosistem digital. Platform tersebut dirancang untuk memberikan kepastian transaksi, mempercepat pembiayaan perdagangan, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi proses ekspor Indonesia.

"Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar. Tantangan berikutnya adalah membangun sistem logistik yang mampu menghubungkan seluruh potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang efisien, modern, dan terintegrasi," ujar Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/9).

Dia mengatakan biaya logistik Indonesia saat ini masih tinggi. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mengurangi efisiensi industri nasional dan menghambat daya saing ekspor Indonesia.

"Persoalan logistik Indonesia bukan semata-mata kurangnya pelabuhan atau jalan. Tantangan terbesar justru berada pada integrasi rantai pasok, kepastian waktu pengiriman, digitalisasi proses bisnis, dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan," kata Arief.