Kemacetan Panjang di Pelabuhan Tanjung Priok Menunjukan Masalah Besar di Sistem Logistik Nasional

JAKARTA-Kemacetan panjang yang melanda Pelabuhan Tanjung Priok pasca-libur Idul Fitri 2025 tepatnya pada Rabu- Kamis (16-17 April) mengindikasikan adanya masalah besar dalam sistem logistik nasional Indonesia.

Kemacetan yang memanjang hingga lebih dari delapan kilometer, dengan antrean ribuan truk logistik yang mengular di sepanjang jalan, tidak hanya mengganggu aktivitas pelabuhan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap akses vital menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 

Peristiwa tersebut berawal dari lonjakan kendaraan logistik yang luar biasa, di mana jumlah truk yang biasanya beroperasi sekitar 2.500 unit per hari, meningkat menjadi lebih dari 4.000 unit per hari pasca-libur Idul Fitri. 

Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menjelaskan bahwa peningkatan volume kendaraan ini tidak diimbangi dengan manajemen arus masuk yang adaptif dan efisien.

Meskipun sistem digitalisasi yang diterapkan oleh Pelindo tetap beroperasi dengan baik, namun sistem pembatasan dan pengaturan gate pass yang berbasis waktu secara real-time dinilai belum optimal dalam menangani lonjakan volume kendaraan yang terjadi.

“Dari itu tantangan utama bukan hanya masalah infrastruktur fisik pelabuhan, tetapi juga terletak pada lemahnya regulasi mikro serta kurangnya koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan sistem logistik nasional,” tegas Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa di Jakarta, Sabtu (19/4).

Ditambahkan olehnya bahwa persoalan ini lebih dari sekadar kemacetan musiman.” Ini adalah sinyal kegentingan sistem logistik nasional yang memerlukan perhatian serius. Tata kelola pelabuhan harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif dan berbasis data agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul,” ujar Capt. Marcellus Hakeng.

Dari data terbaru bahwa aktivitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada kuartal pertama tahun 2025 tercatat mencapai 1,88 juta TEUs, yang mengalami kenaikan sebesar 7,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta TEUs berasal dari kegiatan ekspor-impor, sementara sisanya berasal dari kegiatan domestik.

Capt. Marcellus Hakeng menilai bahwa meskipun ada peningkatan volume yang signifikan, sistem penerimaan dan pengeluaran kontainer di pelabuhan ini belum memadai untuk menangani lonjakan tersebut. “Salah satu masalah utama, adalah ketidakakuratan dalam sistem stacking di container yard, yang menyebabkan waktu sandar kapal menjadi lebih lama dan mengarah pada penumpukan dan antrean panjang truk logistik yang keluar dari pelabuhan,” tegasnya.

Meskipun Pelindo sudah menerapkan sejumlah sistem seperti Terminal Operating System (TOS), autogate, dan jadwal gate pass berbasis waktu, implementasi sistem-sistem ini masih terbentur pada masalah rendahnya tingkat kepatuhan dari operator logistik serta kurangnya integrasi data yang efektif antara pelabuhan, penyedia jasa truk, dan pengelola lalu lintas. Sistem-sistem yang telah diterapkan pun belum mampu mengatasi masalah antrean yang terjadi, yang mengindikasikan bahwa permasalahan ini lebih kompleks daripada hanya sekadar pengelolaan waktu masuk dan keluar kendaraan.

Dalam perbandingan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, justru Indonesia masih menghadapi persoalan klasik yang sudah lama terabaikan, seperti antrean kendaraan yang panjang, tumpukan kontainer, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

 Capt. Marcellus Hakeng mengungkapkan bahwa reformasi sistem logistik pelabuhan Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh. “Rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini,adalah penerapan sistem pre-booking gate time yang berbasis data real-time,” tegas Hakeng.

Selanjutnya DR. Capt. Marcellus Hakeng memaparkan bahwa perlu dilakukannya kajian pengembangan digital twin pelabuhan untuk melakukan simulasi beban harian pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. “Serta,peningkatan koordinasi yang lebih erat antara Pelindo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), dan asosiasi logistik,” jelas Hakeng.

Menurutnya, jika Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, maka sektor logistik, khususnya pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, harus dikelola dengan lebih baik dan efisien. “Kita harus berpindah dari paradigma reaktif yang hanya menanggulangi masalah setelah terjadi, menuju strategi logistik nasional yang prediktif dan resilien. Jika kita tidak bisa mengelola Tanjung Priok dengan baik, maka impian untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan sangat sulit tercapai,” kata Hakeng dengan penuh keyakinan.