Tantangan Berat Menkeu Baru, Ekonom Minta Suahasil Nazara Lanjutkan 'Bersih-Bersih' APBN

Irman menilai kondisi tersebut memperkuat pentingnya menjaga kredibilitas fiskal dengan mengalihkan belanja yang memiliki efek pengganda rendah kepada pengeluaran yang lebih produktif.

“Prioritas kebijakan perlu semakin bergeser dari sekadar memperbesar belanja menuju peningkatan kualitas, efek pengganda, dan keberlanjutannya,” ucap Irman.

Menurut dia, pendekatan tersebut memungkinkan kebijakan fiskal tetap mendukung pertumbuhan sekaligus mempertahankan batas defisit tiga persen sebagai jangkar kredibilitas fiskal.

Irman juga menyoroti pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai salah satu aspek kebijakan fiskal yang perlu diperhatikan dalam jangka pendek.

“SAL pada akhirnya harus tetap menjadi penyangga fiskal, bukan sumber permanen likuiditas perbankan,” tuturnya.

Ia mengatakan normalisasi terhadap penempatan SAL yang telah berjalan perlu dilakukan secara bertahap, dapat diprediksi, serta dikoordinasikan dengan Bank Indonesia untuk meminimalkan tekanan terhadap likuiditas dan biaya pendanaan.

Presiden Prabowo Subianto pada Senin melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta.

Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan terlibat dalam proses penyusunan APBN serta perumusan kebijakan fiskal pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut tetap diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Pada periode yang sama, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, sehingga APBN mencatat defisit sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp85,1 triliun.

Sementara itu, pemerintah merancang belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar sekitar Rp4.106,3 triliun dengan defisit Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.

Postur tersebut menempatkan kualitas, efektivitas, dan produktivitas belanja sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.