Tantangan Berat Menkeu Baru, Ekonom Minta Suahasil Nazara Lanjutkan 'Bersih-Bersih' APBN

JAKARTA - Ekonom menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara perlu memprioritaskan belanja produktif dan memperkuat disiplin fiskal guna menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Suahasil memiliki kompetensi di bidang ekonomi, namun ia mengingatkan bahwa tantangan Menteri Keuangan ialah memastikan anggaran diarahkan kepada program prioritas yang berdampak luas dan berjangka panjang.

“Yang dibutuhkan adalah Menteri Keuangan sebagai good gate keeper APBN yang bisa melakukan disiplin fiskal,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Senin (14/9.

Menurut dia, fungsi penjaga APBN tersebut tidak hanya berkaitan dengan disiplin fiskal, tetapi juga memastikan alokasi anggaran menghasilkan efek pengganda yang luas bagi perekonomian.

Esther mengatakan penerapan disiplin fiskal membutuhkan dukungan ekosistem kebijakan yang kondusif agar Menteri Keuangan dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga keuangan negara secara optimal.

Ia menjelaskan bahwa kualitas dan ketepatan alokasi belanja menjadi penting karena pengeluaran pemerintah perlu diarahkan pada kegiatan yang memberi manfaat ekonomi dalam jangka panjang dan menghasilkan efek pengganda terhadap perekonomian.

Esther menilai target defisit 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat dicapai melalui kombinasi pertumbuhan ekonomi, pengendalian belanja, serta penguatan penerimaan domestik.

“Program ‘bersih-bersih’ Pak Purbaya harus dilanjutkan, kemudian disiplin fiskal harus dilaksanakan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 tetap tercapai,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz menilai penunjukan Suahasil sebagai Menteri Keuangan lebih mencerminkan kesinambungan kebijakan fiskal dibandingkan perubahan arah kebijakan secara mendasar.

“Kami melihat perombakan ini sebagai sinyal kesinambungan fiskal, bukan perubahan rezim fiskal Indonesia,” ujar Irman.

Menurut Irman, pengalaman Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan latar belakangnya sebagai teknokrat dapat membatasi risiko transisi sekaligus menjaga kesinambungan kelembagaan dalam pengelolaan APBN.

Ia mengatakan tantangan ke depan ialah menyeimbangkan agenda pertumbuhan ekonomi pemerintah dengan ruang fiskal yang tersedia sembari mempertahankan kredibilitas keuangan negara.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen pada 2027 dengan defisit RAPBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

Sementara itu, Ekonom Bank Danamon memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1 persen pada 2027 dengan defisit sekitar 2,75 persen terhadap PDB, yang masih berada di bawah batas defisit tiga persen.

Irman menilai kondisi tersebut memperkuat pentingnya menjaga kredibilitas fiskal dengan mengalihkan belanja yang memiliki efek pengganda rendah kepada pengeluaran yang lebih produktif.

“Prioritas kebijakan perlu semakin bergeser dari sekadar memperbesar belanja menuju peningkatan kualitas, efek pengganda, dan keberlanjutannya,” ucap Irman.