Investasi Jakarta Tembus Rp173,6 Triliun, Pramono: Menyumbang 17,2 Persen Nasional!

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat daya tarik investasi dengan membenahi pelayanan publik, menyederhanakan perizinan, serta memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai ikut mendorong pertumbuhan investasi Jakarta yang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan perkembangan tersebut saat menghadiri Jakarta Investment Award (JIA) 2026 bertajuk “Investing in a Global, Green, and Resilient Jakarta” di Hotel The Westin Jakarta, Senin (14/9). Dalam kesempatan itu, Pramono memaparkan capaian investasi Jakarta sekaligus berbagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang semakin kompetitif.

Menurut Pramono, realisasi investasi Jakarta mengalami peningkatan cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir. Nilainya naik dari Rp103,3 triliun pada 2021 menjadi Rp270,9 triliun pada 2025.

Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi Jakarta telah mencapai Rp173,6 triliun. Angka tersebut memberikan kontribusi sebesar 17,2 persen terhadap keseluruhan investasi nasional pada periode yang sama.

“Realisasi investasi Jakarta meningkat signifikan dari Rp103,3 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp270,9 triliun pada tahun 2025. Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp173,6 triliun atau berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional. Pada periode yang sama, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen,” ujar Pramono.

Pertumbuhan investasi tersebut dinilai menjadi gambaran meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berupaya mempertahankan kepercayaan tersebut dengan menciptakan lingkungan usaha yang terbuka, responsif, dan memberikan kepastian bagi investor.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov DKI adalah melakukan reformasi terhadap pelayanan perizinan. Melalui Pergub Nomor 11 Tahun 2026, pemerintah memberikan kepastian waktu penyelesaian sejumlah layanan perizinan, termasuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dengan batas waktu paling lama 15 hari.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembenahan layanan dasar yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Pramono mengatakan pembangunan Jakarta sebagai kota global tidak hanya dilakukan melalui proyek besar, tetapi juga dimulai dari penyelesaian berbagai persoalan yang lebih mendasar.

“Sebagai gubernur, saya melakukan berbagai terobosan untuk bisa mencapai 50 kota besar global dunia. Faktanya, kami menyelesaikan berbagai hal dari yang kecil,” tuturnya.

Selain sektor perizinan, pembangunan infrastruktur Jakarta juga diarahkan untuk semakin mengandalkan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Pola kemitraan tersebut membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan kota sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pramono menilai kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha hanya dapat berjalan apabila dibangun berdasarkan kepercayaan. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang memiliki kepastian, serta kebijakan yang dapat membuka ruang bagi inovasi dan investasi.

“Kami berkomitmen untuk terus memastikan Jakarta menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh pelaku usaha untuk tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan kota,” jelasnya.

Dalam acara JIA 2026, Pramono juga memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang dinilai ikut memperkuat ekosistem investasi di Jakarta. Menurutnya, forum seperti JIA dapat menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan kota.

Pramono menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Jakarta tidak cukup hanya dilihat dari nilai modal yang ditanamkan. Investasi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.